Wakil Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, H Difriadi Darjat menilai pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam kurun waktu terakhir sangat luar biasa, Namun disayangkan keberadaan pengangguran jumlahnya masih relatif banyak.
Hal itu diungkapkan Dfriadi pada saat menghadiri diseminasi hasil survei profil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh Bank Indonesia di Batulicin, Rabu.
Menurut Difriadi, ketidak seimbangan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pengangguran semata-mata disebabkan sektor riil di masyarakat yang cenderung tidak berkembang.
Banyak sektor UMKM selama ini yang masih belum bisa ditangani secara maksimal akibat terbatasnya modal.
Keterlibatan pihak Bank dianggap sangat perlu untuk membantu memecahkan persoalan ini. Selain mengucurkan dana untuk modal usaha semangat ekonomi dimasyarakat harus dibina.
"Mungkin pola pikir (mindset) ekonomi masyarakat kita masih lemah. Itu harus kita bina supaya pertumbuhan usahanya terus berkembang," jelas wakil bupati.
Tingginya pertumbuhan ekonomi di Tanah Bumbu, katanya, lebih banyak dipengaruhi usaha dari sektor tambang, perkebunan, dan usaha besar lain yang hanya bisa dilakukan oleh golongan pemilik modal atau orang tertentu saja.
Banyak warga berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan melalui usaha tersebut, namun juga tidak sedikit warga yang sulit mendapatkan pengahsilan Rp20 ribu sehari akibat tidak punya modal untuk usaha itu.
Berdasarkan hasil survei, tanbahnya, dari sekitar 300 ribu jiwa peduduk yang ada masih sekitar 50 ribu jiwa penduduk yang tergolong miskin. Mereka rata-rata tinggal diperkotaan dengan bekerja sebagai penyedia jasa seperti buruh, tukang ojek, dan tukang becak.
Mulai 2013 pemerintah daerah Tanah Bumbu akan mengalokasikan anggaran sekitar RP4 miliar untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM. Dengan anggaran tersebut diharapkan bisa terbentuk pelaku wirasa usaha baru sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat bisa terwujud.
Langkah awalnya saat ini adalah melakukan pemetaan UMKM secara benar dan akurat. Upaya pemetaan dianggap hal yang sangat penting sebab terkait pendataan secara umum di Indonesia masih sering dianggap menjadi problem yang mendasar.
"Kalau data tidak benar bagaimana kita bisa memikirkan kesejahteraan dimasa akan datang. Untuk itu pemetaan UMKM sangat perlu kita lakukan bersama guna merencanakan pertumbuhan ekonomi kedepan," katanya.
Pada kesempatan yang sama Asisten Direktur Kantor Bank Indonesia Wilayah II Kalimantan Selatan, Arif Nazaruddin, mengatakan untuk masalah pemetaan UMKM di Tanah Bumbu pihak BI telah menjalin kerjasama dengan pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS), Kota Banjarmasin.
Demi menjaga eksistensi sektor usaha UMKM dikawasan daerah tersebut para pelaku usahanya diharapkan bisa komitment dan tepat waktu membayar pinjaman terhadap bank yang bersangkutan.
 "inilah yang sering menjadi masalah pelaku UMKM. Kalau menungak bayar pinjaman pada bank bersangkutan maka BI akan memutuskan untuk tidak memberikan lagi pinjaman berikutnya," kata Arif./C/D
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
