"Kerangkatan anggota dewan itu untuk memberi spirit kepada atlet asal Kalsel yang berlaga di PON XVIII tersebut," ujar Ketua DPRD setempat Nasib Alamsyah, sebelum bertolak ke Pekanbaru, Senin.
"Kehadiran wakil rakyat Kalsel di `Bumi Adat Melayau` Riau itu, juga untuk mempelajari berbagai hal berkaitan penyelenggaraan PON, sehingga menjadi bahan kalau kita mau menjadi tuan rumah PON nanti," lanjutnya.
Namun tidak semua anggota DPRD Kalsel berangkat ke PON XVIII, dengan beragam alasan, seperti cape karen baru habis kunjungan kerja keluar daerah, melalui kegiatan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda inisiatif dewan.
Sebagaimana alasan Ketua Pansus I DPRD Kalsel, H Achmad Bisung dari Partai Demokrat dan anggotanya Habib Sayid Hasan Al Habsyie dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku cape, sehingga tak hadir ke PON XVIII.
Pansus I tersebut membahas Raperda Tentang Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kalsel atas usul Komisi IV DPRD provinsi itu.
Walau tidak hadir secara fisik, kedua politisi Demokrat dan PKS itu turut mendo`akan semoga atlet Kalsel sukses berlaga di PON XVIII serta bisa masuk sepuluh besar.
Berbeda dengan jawaban H Asmara Yanto, anggota Pansus I atau Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel dari Partai Bintang Reformasi (PBR), menyatakan, keberangkatan ke PON XVIII, bukan wajib.
"Oleh karena dengan ongkos sendiri, maka keberangkatan anggota dewan ke PON itu, bukan wajib. Lian halnya kalau anggaranya dari perjanalan dinas, maka wajib hadir," katanya menjawab ANTARA Kalsel.
"Tapi dari fraksi kami (PBR) ada yang mewakili berangkat ke PON tersebut, yaitu saudara Burhanuddin (sekretaris fraksi)," lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi olahraga itu.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PBR itu, sesuai pembidangan, semestinya KOmisi IV yang berangkat ke PON XVIII tersebut.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel H Puar Junaidi menginstruksikan anggota dewan dari partainya memenuhi undangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) provinsi setempat, untuk hadir di PON XVIII.
Kehadiran anggota Fraksi Partai Golkar di PON XVIII bukan cuma sekedar memberi spirit atlet asal daerahnya, tapi juga diharapkan dapat memetik pelajaran positif dari PON tersebut.
Rencana keberangkatan anggota DPRD Kalsel sempat mengundang polemik dari internal lembaga legislatif itu sendiri, yaitu apakah boleh atau tidak menggunakan APBD, untuk berangkat ke PON XVIII.
Selain itu, aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, yang meminta pembatalan atau menolak penggunaan APBD Kalsel, untuk keberangkatan anggota dewan ke PON tersebut.
Aksi demo mahasiswa itu, karena informasi awal rencana keberangkatan sebanyak 55 anggota DPRD Kalsel menggunakan APBD setempat.
Keanggotaan DPRD Kalsel berasal dari 11 partai politik (Parpol) terbagi delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar 10 anggota, Partai Demokrat sembilan, Partai Persatuan Pembangunan dan PKS masing-masing tujuh orang.
Kemudian Fraksi Partai Demokrati Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, PBR dan fraksi gabungan masing-masing lima anggota. Fraksi gabungan itu terdiri PKB tiga, PBB dan Hanura masing-masing satu.
Sedangkan dua orang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bergabung dengan Fraksi PPP, sehingga fraksi tersebut berjumlah sembilan orang.
Kehadiran wakil rakyat dari "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel di PON XVIII tersebut dijadwalkan hanya sampai 13 September 2012, karena ada tugas kedewanan lain yang harus merke kerjakan.
Kecuali itu, anggota DPRD Kalsel yang kebetulan sebagai Pengurus KONI Kalsel serta tim manajer dari cabang olahraga yang ikut lomba dalam PON XVIII, sampai kegiatan tersebut berakhir.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
