DPRD: Sektor Pajak Bisa Ditingkatkan

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan menilai sektor perpajakan di wilayah propvinsi tersebut masih bisa ditingkatkan.

Juru bicara Banggar DPRD Kalsel, Husaini Aliman dalam rapat paripurna DPRD Kalsel dipimpin ketuanya Nasib Alamsyah, di Banjarmasin, Selasa menyampaikan panilaian tersebut, serta beberapa saran terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2012.

Saran Banggar yang disampaikan itu antara lain terkait pajak daerah dan produksi pertanian di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.

Rapat paripurna DPRD Kalsel yang lengkap dihadiri wakil-wakil ketuanya serta gubernur setempat H Rudy Ariffin itu, dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD-P provinsi tersebut Tahun Anggaran 2012.

Dalam saran Banggar pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel agar melakukan pendataan/verifikasi terhadap pajak alat berat dan sektor pajak lainnya, sesuai jumlah dan fakta di lapangan.

Karena, menurut Banggar DPRD Kalsel, pajak daerah dan sektor pajak lainnya tersebut berpotensi sebagai serapan dana yang cukup besar untuk kasa daerah.

"Memang selama ini penerimaan Pemprov Kalsel dari pajak daerah dan sektor pajak lainnya terus mengalami peningkatan, namun kami berpendapat, sektor perpajakan masih bisa terus ditingkatkan lagi," tandas Banggar DPRD tersebut.

Mengenai produksi pertanian, Banggar DPRD Kalsel mengaprisiasi atas peningkatan alokasi anggaran dalam APBD-P 2012, seraya berharap, hal itu dapat lebih meningkatkan produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan serta pengembangan perikanan.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Kalsel menyatakan, senantiasa akan memperhatikan saran-saran dari DPRD-nya terkait pelaksanaan RPABD-P 2012.

"Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya salah satu instrumen penting kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas," demikian Rudy Ariffin.

RAPBD-P Kalsel 2012 terdiri pendapatan yang keseluruhan mengalami peningkatan Rp813.276.752.791,- dari target murni Rp2.966.943.628.560,- menjadi rp3.780.220.381.351,- atau naik 27,41 persen.

Selain itu, berupa belanja daerah pada rancangan perubahan dianggarkan Rp4.599.546.710.172,- yang berarti naik 47,27 persen dari anggaran pada APBD Murni 2012./shn/D

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.