"Selain itu, kami juga mau bertemu ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelum bertolak ke Jakarta, Minggu.
Pertemuan dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi Komisi II DPRD Kalsel akan mencocokan kesesuaian data penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke provinsi tertua di Pulau Kalimantan itu.
"Kesesuaian data penyaluran BBM ke Kalsel itu perlu dalam kaitan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)," tandas politisi PKS yang menyandang gelar akuntan tersebut.
"Karena selama ini diduga penyaluran BBM ke Kalsel justru lebih banyak dari perkiraan penerimaan PBBKB," demikian Ihsanudin.
Sebelumnya, 7 Juni lalu Komisi II DPRD Kalsel mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) provinsi setempat, antara lain membicarakan masalah PBBKB.
Dalam pertemuan dengan Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi masalah perpajakan daerah itu, dari Dispenda setempat mengemukakan keluhan terkait akurasi data penyeluruan BBM ke provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kami sudah berulangkali meminta kepada BPH Migas tentang data penyaluran BBM ke Kalsel, namun kurang mendapat respon," ujar Kepala Dispenda provinsi setempat Gustafa Yandi.
Pada hari bersamaan, Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Achmad Bisung dari Partai Demokrat, juga melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat (Jabar), untuk mempelajari penanggulangan bencana.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi dari Partai Golkar, juga melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, yang dijadwalkan 12 - 14 Juni 2012.
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke Ibu Kota Negara itu, dengan tujuan antara lain ke Kementerian Kehutanan, guna membicarakan permasalahan terkait Rencana TaTa Ruang Wilayah (RTRW) provinsi setempat.
Sedangkan Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff dari Partai Persatuan Pembangunan, studi banding ke Jabar, dijadwalkan 12 - 14 Juni 2012, guna mempelajari terkait dengan permasalahan bantuan sosial (bansos). C
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
