Pernyataan Karen tersebut disampaikan pada pertemuan antara Menteri ESDM Jero Wacik beserta Dirjen terkait, Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas dengan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimanan Barat serta ketua Bappeda Kalimantan Timur di Jakarta.
Selain mengubah status penyalur menjadi SPBU mini, kata Hadi, Pertamina juga akan menambah SPBU non subsidi di Kalimantan Selatan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan BBM.
"Penambahan tersebut dilakukan, juga untuk menghindari terjadinya antrean BBM yang terjadi di Kalsel dalam beberapa tahun terakhir," katanya.
Jumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak se-Kalimantan Selatan hanya sekitar 75 SPBU, lebih sedIkit dibanding kota Tangerang Selatan yang berjumlah 78 SPBU.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, Jumat mengatakan jumlah SPBU Kalsel yang relatif sedikit bahkan jumlahnya kalah dibanding dengan Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu bukti ketidakadilan pendistribusian BBM di Kalsel selain berkurangnya kuota BBM 2012.
"Ini apa tidak aneh, SPBU se Kalsel yang meliputi 13 kabupaten dan kota kalah banyak dengan jumlah SPBU Kota Tangerang, bagaimana cara menghitungnya," katanya.
Idealnya, kata Gubernur, minimal jumlah SPBU di Kalsel adalah dua kali lipat jumlah yang ada atau tidak kurang dari 300 SPBU berdasarkan dengan luas wilayah kota penghasil energi terbesar ke dua di Indonesia ini.
Menurut Gubernur, di Jawa atau di Jakarta, hampir tiap beberapa meter terdapat SPBU yang siap buka 24 jam, sehingga antrean BBM hampir tidak pernah dijumpai di seluruh wilayah Jawa dan Jakarta.
 Berbeda dengan Kalimantan, khususnya Kalsel, jarak SPBU satu dengan yang lainnya, mencapai beberapa kilometer, itupun hanya buka hingga beberapa jam, kemudian tutup dengan alasan BBM habis./B/D
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
