Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011, pesimistis bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sikap pesimistis itu dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi, di Banjarmasin, Selasa, sehubungan rencana penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi setempat Tahun Anggaran 2011.
"Mengapa belum bisa WTP? Karena masalah aset daerah nampaknya belum dapat terselesaikan secara tuntas," tandasnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
Selain itu, tutur anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kerja sama antara pemerintah provinsi (Pemprov) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemebangunan (BPKP) setempat, nampaknya juga belum maksimal.
"Kerja sama atau pemanfaatan jasa BPKP selaku badan auditor internal, kita nampaknya belum sama dengan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) yang sudah berhasil meraih WTP dalam laporan keuangan pemerintah daerah mereka," lanjutnya.
Menurut mantan pegawai Departemen Keuangan itu, Pemprov Kalsel hendaknya lebih proaktif untuk memanfaatkan kesediaan BPKP dalam memberikan jasa audit.
"Sebab kalau BPKP yang harus proaktif bisa menimbulkan citra kurang baik, yang tak kita inginkan bersama, walau sebagai auditor internal bagi setiap instansi pemerintah," ujar politisi PKS tersebut.
Mengenai kedudukan BPK-RI, dia menerangkan, walau juga merupakan badan auditor, tapi jauh berbeda dengan BPKP. "Sesuai peraturan perundang-undangan, Status BPK sebagai auditor eksternal, sedangkan BPKP sebagai auditor internal," tandasnya.
"Tapi dengan kerja sama atau penggunaan jasa BPKP secara maksimal, ke depan atau pada laporan keuangan Pemda Kalsel Tahun Anggaran (TA) 2012 bisa meraih opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK," demikian Riswandi.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel TA 2011, secara umum pendapatan daerah yang terdiri 13 kabupaten/kota itu terealisasi Rp3.157.825.049.705,37 atau 124,74 persen.
Sedangkan anggaran belanja daerah Kalsel pada TA 2011 (setelah perubahan) secara kumulatif dianggarkan Rp2.730.424.332.908,00.
Penyampaian LHP BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kalsel TA 2011, dalam rapat paripurna DPRD provinsi setempat, yang dijadwalkan 7 Juni 2012. /Shn/D
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
