Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, Jumat mengatakan jumlah SPBU Kalsel yang relatif sedikit bahkan jumlahnya kalah dibanding dengan Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu bukti ketidakadilan pendistribusian BBM di Kalsel selain berkurangnya kuota BBM 2012.
"Ini apa tidak aneh, SPBU se Kalsel yang meliputi 13 kabupaten dan kota kalah banyak dengan jumlah SPBU Kota Tangerang, bagaimana cara menghitungnya," katanya.
Idealnya, kata Gubernur, minimal jumlah SPBU di Kalsel adalah dua kali lipat jumlah yang ada atau tidak kurang dari 300 SPBU berdasarkan dengan luas wilayah kota penghasil energi terbesar ke dua di Indonesia ini.
Menurut Gubernur, di Jawa atau di Jakarta, hampir tiap beberapa meter terdapat SPBU yang siap buka 24 jam, sehingga antrean BBM hampir tidak pernah dijumpai di seluruh wilayah Jawa dan Jakarta.
Berbeda dengan Kalimantan, khususnya Kalsel, jarak SPBU satu dengan yang lainnya, mencapai beberapa kilometer, itupun hanya buka hingga beberapa jam, kemudian tutup dengan alasan BBM habis.
"Saya rasa ini sangat tidak adil, seharusnya, kalau di daerah lain tidak antre, Kalsel juga tidak antre, kalau ternyata di Kalsel antre harusnya daerah lain bersedia berbagi," katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Kalsel yang merupakan lumbung energi nasional bukan hanya didera persoalan BBM tetapi juga persoalan kekurangan pasokan listrik dan belum banyaknya perkembangan pembangunan infrastruktur vital seperti Bandara dan pelabuhan juga jalan.
Gubernur berharap, dengan terbentuknya forum empat gubernur tersebut, pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan dan pemenuhan energi di wilayah Kalimantan.
"Kalimantan selama ini adalah daerah penyumbang devisa dari sektor energi atau pertambangan, seharusnya daerah ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat," katanya.
Saat ini forum empat gubernur sedang berjuang untuk mendapat tambahan kuota BBM bersubsidi dari APBN-P untuk memenuhi kekurangan pasokan yang mengakibatkan antrean panjang hampir di seluruh SPBU di Kalimantan.
Kekurangan kuota BBM di Kalsel, menyebabkan terjadinya berbagai masalah sosial dan ekonomi, dikhawatirkan bila kondisi tersebut tetap berlangsung inflasi di Kalsel dengan nilai yang cukup tinggi tidak bisa dihindarkan.
Kementerian ESDM maupun BPH Migas yang membagi-bagi kuota BBM diharapkan lebih bijak dan mengevaluasi kembali kuota BBM bersubsidi.
Dari 40 juta kiloliter BBM bersubsidi yang dialokasikan APBN, jatah untuk Kalimantan cuman 7 persen, Jawa 59 persen, sedangkan kuota provinsi lain di atas kuota Kalimantan./B/B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
