Empat Gubernur di Kalimantan segera melakukan pertemuan untuk membahas dan mengevaluasi kebijakan distribusi bahan bakar minyak berupa premium dan solar yang hingga kini belum tuntas.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, Selasa mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat dijadwalkan pada akhir Mei 2012 ini.
"Kita segera membahas persoalan BBM di Kalimantan pascakeluarnya ancaman bahwa batu bara tidak boleh ke luar dari Kalimantan bila kuota BBM bersubsidi di empat provinsi tidak ditambah,"katanya.
Menurut Rudy, keputusan Menteri ESDM Jero Wacik yang akan menambah kuota BBM di Kalimantan belum jelas, berapa jumlah penambahannya, apakah sudah mencukupi apa belum.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas berbagai perkembangan pembangunan di wilayah Kalimantan baik itu pembangunan ekonomi, infrastruktur juga transportasi yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel menyatakan tidak akan mencabut ancaman penyetopan pengiriman batu bara ke luar Kalimantan, sampai pemerintah pusat dan kementerian terkait mengeluarkan kebijakan untuk menambah kuota BBM di Kalimantan, khususnya di Kalsel.
Kepala Bagian Sarana Perekonomian Biro Ekonomi Pemprov Kalsel Syamsir Rahman mengatakan, penambahan kuota BBM di Kalimantan harus dirincikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi.
"Saat ini kuota BBM untuk Kalimantan hanya tujuh persen dari total subsidi yang diberikan pemerintah, tujuh persen tersebut pembagiannya bagaimana tidak ada penjelasan," katanya.
Dengan adanya pembagian yang jelas antarprovinsi, maka keinginan masing-masing provinsi untuk mendapatkan jatah yang paling besar bisa dihindarkan.
Menurut Syamsir, masing-masing provinsi di Kalimantan, memiliki kepentingan dan kebutuhan BBM, dan saat ini seluruh provinsi tersebut mengalami permasalahan yang sama, yaitu kekurangan kuota.
"Kalau penambahan tersebut tidak langsung dirincikan dari pusat, dikhawatirkan masing-masing daerah ingin mendapatkan yang terbanyak," katanya.
Selama 2012, kuota BBM Kalimantan dikurangi dari sebelumnya 7,19 persen menjadi hanya 7 persen. Jumlah kuota tersebut jauh lebih kecil dibandingkan provinsi di Jawa yang mencapai 51 persen lebih.
 Berkurangnya kuota BBM di Kalsel tersebut, kata dia, membuat antrean BBM di seluruh SPBU di Kalsel terjadi hampir setiap hari, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi dan memicu terjadinya kenaikan inflasi/Ulul/D
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
