Penyerahan bantuan diberikan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) BNPB Dewina Nasution di Banjarmasin, Senin kepada Gubernur Kalsel Rudy Ariffin.
Perahu pemadam kebakaran tersebut diberikan, karena bencana kebakaran di Kalsel tidak hanya sering terjadi di darat tetapi juga di laut, antara lain kebakaran kapal dan lainnya.
Selain itu, Banjarmasin merupakan salah satu kota yang dikelilingi oleh air, sehingga untuk menuju daerah satu dengan lainnya sebagian harus menyeberangi sungai, dengan demikian adanya kapal pemadam sangat penting untuk membantu warga di pinggiran sungai.
Selain perahu pemadam kebarakan, juga diserahkan bantuan berupa satu unit mobil rescue komando, satu unit mobil ambulans dan, satu unit mobil truk serbaguna.
Sedangkan untuk kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Banjar diserahkan satu unit mobil dapur umum lapangan, satu unit mobil komando, dua unit motor trail dan satu unit perahu karet.
Selain Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, Barito Kuala dan Kota Banjarmasin juga mendapatkan bantuan yang sama sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Menurut Dewina, bantuan tersebut diserahkan sebagai salah satu langkah antisipasi untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana.
"Perubahan cuaca yang tidak menentu saat ini, tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi berbagai bencana di Tanah Air, sehingga kita mengantisipasinya melalui berbagai peralatan pertolongan," katanya.
Selain itu, kata dia, kini pihaknya juga terus mendorong agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia untuk menyiapkan lembaga penanggulangan bencana, mengingat hingga kini belum semua provinsi memiliki lembaga penanggulangan bencana.
Selain peralatan penanggulangan bencana, juga diserahkan bantuan berupa tenda posko, tenda pleton, tenda regu, tenda keluarga, alat pengolahan air bersih portable, genset, dan alat komunikasi.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, selain berbagai perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana, juga perlu disiapkan teknologi penanggulangan bencana daerah melalui berbagai program kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana dan penanggung jawab penanggulangan bencana harus memahami sarana dan prasarana kebijakan diantaranya mewujudkan standar kebutuhan penanggulangan bencana.
Selain itu, kata dia, penguasaan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan peringatan dini dan mitigasi bencana serta koordinasi secara menyeluruh juga tidak kalah penting untuk selalu dilaksanakan. /B/C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
