Pertanian Belum Bisa Diandalkan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dinilai masih belum mampu mengandalkan sektor pertanian, kendati provinsi yang luas wilayahnya sekitar 37.000 Km2 dan terbagi 13 kabupaten/kota itu, merupakan daerah agraris.

Penilaian itu dikemukakan Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera, di Banjarmaisn, Senin, menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah setempat tahun anggaran 2011.

Sebagai contoh, lanjut wakil rakyat dari PKS yang berpendidikan akuntan itu, dalam LKPj Gubernur Kalsel 2011, mengungkapkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun tersebut mencapai Rp68.23 triliun.

PDRB Kalsel 2011 tersebut, 24,42 persen dari sektor pertambangan dan penggalian atau berada pada urutan teratas, sementara pertanian 20,10 persen atau peringkat kedua, kemudian menyusul sektor lainnya.

Bahkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kalsel 2011 mengalami penurunan dibandingkan 2010, yaitu dari 21,33 persen menjadi 20,10 persen, sementara pertambangan naik dari 21,91 persen manjadi 24,42 persen.

Padahal arah pembangunan Kalsel ke depan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai 2015 menumbuhkembangkan agri bisnis yang kuat.

Begitu pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalsel hingga 2025, menjadikan provinsi tertua di Pulau Kalimantan itu sebagai daerah agro industri.

"Arah pembangunan Kalsel sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJP, sesuai dengan karakteristik daerah serta penduduknya yang sebagian besar petani atau mengandalkan mata pencarian di bidang pertanian," katanya.

Tapi lanjutnya didampingi rekannya satu komisi Hermansyah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)itu, dengan melihat PDRB dalam LKPj 2011, apakah arah pembangunan Kalsel dua tahun terakhir sudah sesuai RPJMD dan RPJP.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kalsel akan merekomendasikan kepada gubernur/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar berusaha melakukan terobisan supaya pertanian berada pada urut pertama, bukan sektor pertambangan.

"Sebab kalau tetap sektor pertambangan yang teratas, berarti pertumbuhan ekonomi Kalsel masih kurang sehat, bahkan bisa dikategorikan arah pembangunan makin melenceng dari RPJMD dan RPJPD," demikian Ihsanudin./shn/C

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.