Sebut saja Aluh, orangtua beranak tiga itu mengaku was-was ketika hujan lebat.
Bahkan ia bersama tetangganya selalu mencari anak-anaknya yang sedang bermain di luar rumah saat hujan turun.
Mereka khawatir, banjir yang biasa datang secara tiba-tiba dari arah hulu sungai itu meminta korban kembali.
"Sebenarnya, banjir yang terjadi kala itu biasa-biasa saja, bahkan mungkin ada yang lebih besar lagi, tetapi tidak ada korban jiwa," kata Halim.
Banyak yang harus dilakukan pemerintah daerah agar Kotabaru terhindar dari banjir.
Diantaranya, pemerintah harus segera melakukan normalisasi Sungai Baharu.
"Waktu kami masih remaja, teman-teman sering mencari uang recehan atau telu bebek di kolong rumah atau bantaran sungai," katanya.
Namun sekarang, kolong rumah di bantaran sungai itu tingginya tidak lebih dari 50 centimeter, karena terjadi pendangkalan sungai.
Padahal waktu itu, teman-teman bisa bermain tanpa menundukkan kepala karena kolong rumah cukup tinggi.
Selain masalah normalisasi, pemerintah juga harus tegas terhadap bangunan yang di bantaran sungai, terlebih yang masuk dalam badan sungai.
"Sekarang di pinggiran sungai banyak berdiri bangunan, dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Serta instansi terkait harus melakukan pembersihan sampah ang tersangkut di bantaran sungai, agar tidak mengganggu kelancaran air saat musim hujan.
"Banyak sampah dari hutan tersangkut di sungai, dan ketika hujan deras sampah tersebut menjadi pemicu meluapnya air yang menjadi banjir," imbuhnya.
Sementara itu, banjir akibat meluapnya Sungai Baharu di Kotabaru, sekitar 300 km sebelah tenggara Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan menewaskan lima orang yakni Irham, Iqbal, Husein, Wawan dan Dedi.
"Korban terakhir ditemukan di kolong pasar ikan Pasar Kemakmuran Kotabaru bernama Dedi (13)," kata anggota satgas badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotabaru Sugeng.
Sedangkan tiga korban tewas lainnya, yakni, Irham (13), Iqbal (13) dan Husein (13) ditemukan tersangkut di jembatan Baharu di samping kantor Polres Kotabaru.
Sementara Wawan (27) ditemukan tersangkut di kolong jembatan di Jalan Patmaraga sekitar tiga kilometer dari lokasi jatuhnya korban.
Wawan merupakan anggota Satgas Penanggulangan Bencana Daerah Kotabaru dimana ia jatuh dan terseret banjir ketika hendak menolong korban lainnya.
Saat melakukan pertolongan, Wawan diduga tidak mengenakan jaket pelampung atau alat pengaman lainnya, sehingga dengan mudah ia terseret arus deras.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotabaru Tri Basuki Rahmat mengaku mengerahkan sekitar 50 personel dan beberapa anggota tim "Search and Rescue" (SAR) Kotabaru serta sejumlah penyelam untuk mencari korban banjir.
Sementara korban selamat sebanyak lima orang, yakni, Ahmad Rifani, Bayah, Bilki, Dani dan Putra.
Banjir di Kotabaru terjadi karena meluapnya air Sungai Baharu setelah daerah itu diguyur hujan deras sejak sekitar pukul 12.00 Wita hingga pukul 15.30 Wita.
Pemkab Kotabaru akan menanggung semua biaya mulai dari biaya perawatan di rumah sakit hingga pemakaman.
Belum bencana.
Kepala Sub Direktorat Penyelamatan dan Evakuasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Yusrizal menilai, banjir yang menewaskan lima orang di Kotabaru, belum masuk kategori bencana.
"Ini baru insiden, karena selain lima orang meninggal dunia tidak ditemukan korban luka atau ada kerusakan yang lainnya," jelasnya.
Menurut dia, kategori bencana memiliki dampak yang cukup luas dan tidak terfokus pada satu titik.
Selain ditemukannya korban jiwa, juga ada korban luka atau yang lainnya. Seperti, jebolnya bendungan Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan.
Tsunami di Aceh dan Yogyakarta serta tanah longsor di Papua.Dengan demikian, lanjut Yusrizal, Pemerintah Pusat belum bisa menyalurkan dana tanggap darurat.
"Bisa saja mendapatkan dana tanggap darurat yang disediakan pemerintah pusat, namun ada permintaan yang resmi dari kepala daerah atau Bupati Kotabaru," tandasnya.
Pengajuan dana tanggap darurat itu harus disertai bukti-bukti kuat dan batasan waktu sampai kapan terjadinya kondisi darurat.
"Karena dana tanggap darurat tidak bisa disalurkan selama tidak jelas," terangnya.
Meski tidak mendapatkan dana tanggap darurat dari pusat, Pemkab Kotabaru masih sangat mampu untuk mengatasi masalah banjir dan korbannya yang terjadi beberapa hari lalu.
Hal itu tentunya didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotabaru Tri Basuki Rahmat mengharapkan, pemerintah pusat melalui BNPB membantu para korban banjir yang meninggal dunia.
"Meski daerah sudah memberikan bantuan, namun tidak salahnya jika pemerintah pusat juga memberikan bantuan, khususnya pada keluarga Wawan yang juga anggota Satgas BPBD Kotabaru," imbuhnya.
Dia menilai, Indonesia kini seperti "supermarket" bencana.
"Karena bermacam-macam bencana terjadi di Indonesia akhir-akhir ini," kata Yusrizal.
Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, puting beliung dan bencana yang lainnya, semuanya terjadi di Indonesia.
Menurut dia, dengan beraneka ragamnya bencana tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaanya terhadap perubahan kondisi alam.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk meningkatkan perhatiannya terutama melengkapi sarana dan prasarana lembaga Penanggulangan Bencana Daerah.
Seperti di Kabupaten Kotabaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana Kotabaru memiliki daerah rawan bencana.
Ia menyarankan kepada petugas dilapangan untuk tidak melakukan pertolongan terhadap korban bencana.
Apabila petugas tersebut tidak mengenakan alat keselamatan atau bahkan belum pernah mengikuti pelatihan penyelamatan.
"Karena bukan hanya membahayakan bagi orang ang akan ditolong, tetapi juga membahayakan bagi dirinya sendiri," tandasnya.
Tanggung semua biaya.
Membantu meringankan beban para keluarga korban, Pemkab Kotabaru menanggung semua biaya perawatan di rumah sakit hingga biaya pemakaman korban banjir.
Basuki mengatakan, semua biaya korban banjir baik yang selamat dan dirawat di rumah sakit maupun yang meningal dunia menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Pemkab Kotabaru telah mengalokasikan dana untuk tanggap darurat sebesar Rp2 miliar," ujarnya.
Dana tanggap darurat tersebut sebagian akan digunakan untuk membiayai para korban mulai dari di rumah sakit hingga biaya pemakaman para korban banjir.
Kepala Badan Penaggulangan bencana daerah Kotabaru itu mengemukakan, saat ini pemerintah daerah telah menginvetarisasi daerah rawan banjir.
Sebanyak 19 desa di enam kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, rawan banjir.
"Apabila terjadi curah hujan tinggi, daerah-daerah tersebut dapat dipastikan dilanda banjir," terangnya.
Diantara enam kecamatan tersebut, Kecamatan Pulau Laut Utara, Hampang, Cantung, Sungai Durian, dan dua kecamatan di daerah utara.
Menurut Basuki, kondisi geografis menyebabkan 19 desa dari 201 desa dan kelurahan di Kotabaru itu tidak terlepas dari ancaman banjir.
Sebagian besar banjir yang terjadi di daerah tersebut,akibat curah hujan tinggi dan air tidak bisa mengalir secara cepat karena tertahan oleh sampah dari hutan dan menyempitnya serta pendangkalan sungai.
Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Pemkab Kotabaru untuk menghindari banjir adalah melakukan normalisasi sungai, serta mengembalikan fungsi sungai mengalirkan air dari hulu, katanya.
Akhir-akhir ini banyak sungai berubah fungsi, di atasnya banyak berdiri bangunan perumahan atau bangunan yang lainnya, serta menjamurnya, bangunan perumahan di bantaran sungai di Kotabaru.
"Kami segera melakukan inventarisasi sungai, melihat secara langsung sungai-sungai di daerah rawan banjir," terangnya.
Menurut Basuki, hampir sebagian besar sungai-sungai di daerah rawan banjir tertutup oleh pohon tumbang dan sampah hutan yang tersangkut.
Untuk menanggulangi banjir, perangkat desa dan kecamatan perlu dilatih cara penaggulangan banjir dan penangangan korban bajir secara periodik. "Hal itu untuk menghindari jatuhnya korban," pungkasnya.C/C
Pewarta: Imam HanafiEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
