Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah kabupaten dan kota melengkapi usulan yang disyaratkan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
"Kami akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk melengkapi usulan yang disyaratkan itu," ujar Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan didampingi Sekdaprov Kalsel, Muchlis Gafuri di Banjarbaru, Selasa.
Pernyataan wagub Kalsel itu menjawab pertanyaan wartawan terkait penerimaan CPNS tahun 2012 yang terancam batal karena usulan daerah tidak memenuhi syarat analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).
Sebagaimana pernyataan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prosojo, penerimaan CPNS 2012 terancam batal karena hampir seluruh daerah tidak melengkapi syarat yang ditetapkan.
Dikatakan Wamen, jika sampai bulan Juni usulan CPNS untuk tenaga kesehatan, guru termasuk tenaga honorer yang disertai Anjab dan ABK belum diusulkan maka penerimaan CPNS 2012 akan ditiadakan.
"Baru 53 daerah yang menyampaikan usulan, tetapi masih belum lengkap juga sehingga diberi waktu hingga bulan Juni untuk melengkapi berkas. Jika lewat maka penerimaan CPNS ditiadakan," ujarnya.
Menurut Sekda, Pemprov Kalsel sebagai koordinator penyelenggaraan CPNS di daerah sudah menyerahkan syarat Anjab dan ABK, tetapi belum mengetahui apakah syarat yang diusulkan itu lengkap atau tidak.
Ia mengatakan, jika syarat yang diusulkan tidak lengkap maka pihaknya segera meminta pemerintah kabupaten dan kota melengkapi sehingga penerimaan CPNS bisa dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Jika memang diperlukan, kami akan "menyentil" daerah yang belum melengkapi syarat Anjab dan ABK karena persyaratan itu diperlukan agar penerimaan CPNS di daerah bisa dilaksanakan," tegasnya.
Dikatakan, permintaan kepada pemerintah kabupaten dan kota melengkapi syarat itu dilakukan karena usulan penerimaan CPNS formasi tenaga kesehatan dan guru banyak diusulkan oleh daerah.
Disebutkan, sejauh ini tenaga yang diperlukan di daerah adalah tenaga kesehatan seperti bidan dan tenaga pendidikan atau guru yang diarahkan untuk mendidik anak-anak sekolah di daerah bersangkutan.
"Pokoknya kami akan meminta pemerintah kabupaten dan kota melengkapi kekurangan syarat itu sesuai target waktu yang diminta Kemen-PAN dan RB sebelum bulan Juni," kata Sekda.
Ditambahkan, Provinsi Kalsel masih memerlukan ratusan pegawai negeri sipil terutama tenaga kesehatan yakni bidan yang ditempatkan di pusat pelayanan kesehatan termasuk tenaga pendidikan atau guru./zal/
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
