Pemerintah bakal memperketat pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke beberapa negara melalui sistem jaringan on-line yang kini sedang disosialisasikan di beberapa provinsi di Indonesia.


Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat saat sosialisasi dan pelatihan online sistem pelayanan TKI untuk 55 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan di Banjarmasin, Rabu mengatakan, TKI hanya bisa diberangkatkan bila sudah terdata di sistem on-line.

Menurut Jumhur, selama ini banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan tidak mendapatkan laporan saat warganya pergi meninggalkan daerah untuk bekerja di beberapa negara.

Namun begitu ada TKI yang bermasalah, pemerintah daerah yang paling sering dibikin "repot" diminta pertanggungjawaban dan diminta bantuan untuk menyelesaikan kasus hukum yang menjerat warganya.

"Melalui sistem on-line ini maka seluruh calon TKI wajib mendaftar di dinas pada kabupaten dan kota terkait, sehingga nama mereka akan terdaftar di on-line," katanya.

Bila nama calon TKI tersebut tidak terdaftar di on-line secara otomatis BNP2TKI tidak akan memberangkatkan ke negara yang mereka tuju kendati persyaratan telah terpenuhi semua.

Sistem tersebut, kata Jumhur, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para TKI sehingga keberadaannya akan lebih mudah terpantau.

"Teknologi on-line BNP2TKI ini merupakan teknologi cukup canggih dan sulit ditembus oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga diharapkan hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dari berbagai persoalan TKI selama ini," katanya.

Wilayah Kalimantan, kata Jumhur, Kalsel dan Kalimantan Barat merupakan daerah yang paling banyak mengirimkan TKI ke berbagai negara.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan usai membuka acara tersebut mengatakan, banyak warga Kalsel yang kini menjadi TKI melalui visa umrah kemudian langsung bekerja di Arab Saudi maupun beberapa negara lainnya.

Kondisi tersebut, kata dia, cukup menyulitkan pemerintah untuk bisa memiliki data pasti berapa jumlah TKI Kalsel yang kini ada di beberapa negara tersebut.

Wagub berharap, dengan adanya pemberangkatan TKI melalui sistem on-line tersebut akan mampu menekan berbagai persoalan yang terjadi terhadap TKI karena keberadaan mereka akan lebih terpantau, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan perlindungan.

"Namun kita tetap harus waspada secanggih apapun sistem on-line yang dimiliki BNP2TKI tersebut, tidak menutup kemungkinan bisa dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," katanya.

Biasanya kata Wagub, semakin kuat sistem pengamanan kita maka para pelaku kejahatan akan berusaha untuk membuat alat yang lebih canggih dan kuat lagi./B/D




Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026