Jawaban itu dilontarkan Pasya berusia 9 tahun lebih saat ditanya apa itu pahlawan.
Ketika ditanya siapa saja presiden yang pernah memimpin Indonesia, jawabannya hanya dua orang, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Soekarno. Selain itu, termasuk Soeharto, ia tidak tahu.
Lain lagi dengan Firda. Murid kelas 1 Madrasyah Tsanawiyah di Barabai Timur itu mengaku tahu dengan sosok Soeharto sebagai salah seorang mantan presiden Indonesia.
Ketika di tanya apakah Soeharto pantas di beri gelar sebagai pahlawan, keningnya berkerut.
"Soeharto kan Bapak Pembangunan Indonesia. Apakah beliau juga ikut berjuang melawan penjajah seperti Pangeran Antasari, sehingga harus di beri gelar pahlawan," ia balik bertanya dengan mimik muka bingung.
Ternyata, jawabannya kurang lebih sama dengan Pasya yang giginya belum tumbuh sempurna itu.
Entahlah, apa yang menyebabkan sosok Soeharto sekarang ini tidak begitu di kenal oleh generasi muda di Hulu Sungai tengah (HST).
Begitu pula dengan pengertian tentang pahlawan bagi mereka yang dimaknai dengan sangat sederhana.
Pahlawan bagi mereka adalah orang yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk negeri tercinta ini.
Diluar konteks tersebut, di pandang aneh gelar kepahlawanan yang diberikan. Ada apa dengan sistem pendidikan disini?
"Bukan sistem atau muridnya yang salah. Kemungkinan besar, guru yang bersangkutan tidak memberikan pembelajaran tentang hal tersebut secara intensif karena hanya diberikan sambil lalu saja," kata seorang pengajar MTsN Hantakan, Ardiansyah.
Bila dilihat dari segi kualitas pengajar, saat pemerintahan Soeharto dapat dikatakan lebih baik.
Memang betul saat ini kesejahteraan tenaga pendidik lebih diperhatikan, tapi tingkat pengabdian justru semakin menurun.
Sehingga menyebabkan proses belajar mengajar hanya sebagai pemenuhan kewajiban semata.
"Dulu, sosok guru sangat dihormati karena memang memberikan pengabdian yang betul-betul tulus. Saya pikir, sedikit banyak Soeharto berperan dalam pembentukan citra guru," katanya.
Karena itulah, Ardiansyah tidak keberatan bila Soeharto diberikan gelar pahlawan.
Terlepas dari sisi buruk pemerintahan Soeharto saat itu, bagaimanapun juga ia menilai tetap ada yang patut dihargai.
"Kesalahan Soeharto juga tidak jelas. Karena itu saya pikir, tidak ada salahnya bila beliau diberikan gelar pahlawan," tambahnya.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia HST, Rahmadi menilai, tak ada salahnya memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto.
"Kondisi kepemudaan jauh lebih baik pada saat pemerintahan Soeharto. Dahulu pemuda diberikan kebebasan dengan batasan-batasan, tapi tetap diayomi dan difasilitasi serta dilibatkan dalam banyak hal," ujarnya.
Keadaan itu bertolak belakang dengan saat ini, dimana kebebasan diberikan sepenuhnya tapi dibiarkan dengan begitu saja.
Hal tersebut di perparah dengan ketidaksiapan pemuda menghadapi arus reformasi sehingga kemudian hanya menjadi alat bagi kepentingan pihak tertentu saja.
"Terlepas dari urusan politik, tentang adanya anggapan bahwa waktu itu pemuda dijadikan sebagai alat politik oleh Soeharto atau apalah namanya, kenyataannya gerakan kepemudaan saat itu lebih memiliki ruang yang jelas," katanya.
Selain itu, sebagai pemimpin bangsa Soeharto dianggap telah menorehkan tinta emas dalam lembaran perjalanan Indonesia.
Dari segi ekonomi, masa pemerintahan Soeharto di anggap lebih nyaman.
"Bagaimanapun juga, di masa Soeharto harga-harga sangat terjangkau dan uang masih memiliki nilai. Coba saja tanyakan kepada masyarakat, dari segi ekonomi masa Soeharto pasti lebih nyaman karena tidak ada krisis," tambahnya.
Anggapan salah
Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqien menilai telah terjadi anggapan yang salah di masyarakat, terkait masalah ekonomi dan kemudahannya.
"Kondisi sekarang ini adalah warisan Soeharto yang diawali dengan kebijakannya di sektor ekonomi pada 1998 lalu. Karena itulah kemudian muncul istilah yang menyebutkan Soeharto sebagai biang kerok krisis," ujarnya.
Anggapan masyarakat bahwa pada masa Soeharto perekonomian lebih bagus, disebabkan oleh dasar kebijakan yang diterapkan saat itu lebih berorientasi pada stabilitas ekonomi dan politik.
Sehingga pemerintah dapat menciptakan kondisi perekonomian yang relatif dan stabil.
Masyarakat awam saat ini yang hanya memandang dari permukaannya saja, kemudian menganggap perekonomian di masa Soeharto yang terbaik.
Akan tetapi, Soeharto melalui model ekonomi "Kapitalisme Canes" yang diterapkannya, membuat peran negara menjadi sangat dominan.
Pada masa itu, khususnya di Kalsel, perekonomian di titik beratkan pada sektor kehutanan.
Imbasnya, bermunculan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Dengan model "Kapitalisme Canes" yang diterapkan Soeharto, akhirnya membuat kepemilikan HPH-HPH tersebut hanya bagi para kroni dan kerabatnya aja.
"Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada lingkungan. Masyarakat lokal betul-betul hanya jadi penonton karena penguasaan dilakukan secara terpusat. Dalam hal ini, Soeharto telah membangun konsep yang salah dalam kebijakan ekonomi," katanya.
Bilapun Soeharto memiliki jasa dalam upaya pembangunan negara ini, hal itu di pandang wajar. Karena tugasnya sebagai kepala negara adalah mengayomi warganya.
Di awal pemerintahan Orde Baru, telah dilakukan pengkotakan di seluruh daerah di Indonesia untuk kemudian ditawarkan kepada pihak asing, untuk mengelolanya.
Karena itulah, katanya, meski jasa itu ada tetapi bagaimanapun juga Indonesia hingga saat ini masih menikmati dosa-dosa Soeharto.
Dengan sikap saat itu, dia menilai, yang pernah berlaku pada pemerintahan Soeharto dan jasa yang dipandang sudah semestinya, gelar pahlawan kiranya tidak pantas untuk diberikan.
Sementara itu, masyarakat adat Dayak Meratus di HST juga memiliki pandangan yang sama dengan Hidayatullah Mutaqien.
"Entah informasi dari mana, tetapi pada masa Soeharto masyarakat adat Dayak Meratus mendengar telah dilakukan pengkotakan terhadap kawasan hutan Meratus," ujar Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo Selatan, Juliade.
Hutan bagi masyarakat adat Dayak Meratus adalah ibu pertiwi. Hutan milik semua dengan hak yang sama dalam hal pengelolaannya, yang dibatasi oleh aturan, kebijakan serta kearifan adat.
Ketika ada pihak-pihak yang ingin menguasai hutan dan bahkan telah melakukan pembagian untuk diberikan kepada orang asing, wajarlah bila akhirnya memunculkan pemberontakan dalam diri masyarakat adat Meratus.
"Krisis ekonomi dan tingginya harga saat ini tidak berpengaruh bagi mereka. Karena lonjakan harga diikuti pula dengan lonjakan harga karet sehingga masyarakat adat Dayak Meratus tidak memandang masa Soeharto lebih nyaman dari sekarang atau sebaliknya," katanya.
Apa yang terjadi saat ini, justru kemudahan dan keterbukaan yang membuat masyarakat adat dapat lebih mengedepan, meski pengakuan terhadap mereka hingga kini belum juga ada. Setidaknya, upaya advokasi dapat lebih mudah dilakukan.
Namun dari segi keamanan, masyarakat adat Dayak Meratus merasa bila dahulu jauh lebih nyaman.
Pada masa pemerintahan Soeharto, rasa aman dan perlindungan betul-betul dirasakan karena aparat juga betul-betul menjalankannya.
Berbeda dengan kondisi sekarang ini, dimana aparat penegak hukum di nilai justru banyak bermain pada ranah ekonomi semisal dalam hal pemanfaatan hasil hutan. Karena itulah, rasa aman sekarang ini justru semakin berkurang.
"Terlepas dari semua itu, kami menilai Soeharto sebagai sosok yang bermasalah dengan hukum. Proses pengadilan beliau yang hingga kini tidak jelas, membuatnya terasa aneh bila menyandang gelar pahlawan," tambahnya.
Jasa dan peran Soeharto dalam upaya membangun Indonesia, di pandang sebagai hal yang wajar. Apa yang telah dilakukan oleh Soeharto untuk bangsa ini, hanyalah tugas pemimpin secara global dan memang seharusnya.
Pada prakteknya, pelaksanaannya juga dilakukan oleh para menteri, gubernur, bupati dan bawahannya yang lain.
"Sebelum adanya kepastian hukum terhadap Soeharto, rasanya gelar pahlawan belum pantas diberikan," berkata Juliade seraya menggelengkan kepalanya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
