Saya menyayangkan anggaran Disdikbud kecil sekali dan menurun, padahal bebannya bertambah berat,
Banjarmasin,  (Antaranews Kalsel) - Rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin dan hadir Wakil Gubernur setempat H Rudy Resnawan di Banjarmasin, Kamis diwarnai intrupsi dari anggota legislatif tersebut.

Intrupsi pertama dari Yazidie Fauzi, anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersoalkan rencana anggaran 2018 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi itu terlalu kecil atau menurun bila dibandingkan dengan 2017.

"Saya menyayangkan anggaran Disdikbud kecil sekali dan menurun, padahal bebannya bertambah berat, seperti sekolah menengah atas yang dulu tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota kini pemerintah provinsi (Pemprov)," katanya.

Oleh karenanya, Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel itu meminta Pemprov setempat minimal mengembalikan anggaran Disdikbud provinsi tersebut tahun 2017 Rp440 miliar lebih, tidak seperti rencana 2018 hanya sekitar Rp218 miliar.

Kemudian sesama anggota DPRD Kalsel H Puar Junaidi dari Partai Golkar juga intrupsi dan menyatakan belum saatnya serta bukan tempatnya membahas materi RAPBD 2018 pada rapat paripurna, tetapi nanti dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) lembaga tersebut.

Intrupsi anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut langsung ditanggapi Yazidie, bahwa dia kemukakan hak dirinya sebagai anggota dewan dan selagi hadir Wakil Gubernur setempat, sedangkan dalam pembahasan Banggar hanya ada Sekdaprov.

Selain itu, HM Rosehan NB dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPI-P) intrupsi, tetapi materinya mengenai program pembentukan peraturan daerah (Perda) Kalsel tahun 2018.

Selaku Ketua Badan Pembentukan (BP) Perda DPRD Kalsel, melalui Wakil Gubernur setempat mengharapkan agar usulan pembentukan Perda dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) supaya sesegeranya menyampaikan kepada BP Perda guna harmonisasi.

"Kita berharap perencanaan program pembentukan Perda Kalsel 2018 lebih baik, tidak seperti 2017 bongkar-pasang dan terkesan dadakan. Kalau tidak keliru, terkait pembentukan Perda, intrupsi saya kali ini yang kelima," demikian Rosehan.

Menanggapi intrupsi tersebut, dengan nada santai dan singkat, Wakil Gubernur Kalsel dua periode itu menyatakan, "semua akan saya sampaikan".

Sebelum penutupan rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian Nota Keuangan/RAPBD 2018 itu, Sekretaris Dewan HAM Rozaniansyah mengumumkan perubahan/mutasi keanggotaan alat kelengkapan dewan (AKD) dari Fraksi Partai Golkar.

Selain intrupsi yang juga menarik, kehadiran anggota terhormat itu dalam rapat paripurna DPRD Kalsel kali ini (26/10) 43 orang (termasuk tiga wakil ketua) atau jauh lebih banyak dari sebelumnya yang cuma maksimal 35 orang (termasuk unsur pimpinan).

Kehadiran yang cukup banyak itu apakah ada kaitan dengan hasil bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas anggota DPRD Kalsel di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, 23 - 24 Oktober 2017.

Pewarta: Syamsudin Hasan
Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.