Kami terpaksa melakukan pembahasan RAPBD-P 2017 secara maraton, karena tugas lain yang juga tidak kalah penting sudah menanti,Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan membahas secara maraton Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) provinsi tersebut tahun 2017.
"Kami terpaksa melakukan pembahasan RAPBD-P 2017 secara maraton, karena tugas lain yang juga tidak kalah penting sudah menanti," ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin, Senin.
"Tugas lain yang sudah menanti, yang juga tidak kalah pentingnya dengan RAPBD-P 2017, yaitu RAPBD Kalsel 2018," lanjut anggota DPRD tiga periode tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Ia mengatakan, sebagai hasil pembahasan maraton tersebut, pengambilan keputusan persetujuan/pengesahan APBD-P itu pada rapat paripurna DPRD Kalsel, 29 Agustus 2017.
Sedangkan pembahasan RAPBD Kalsel 2018, sudah mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) melalui rapat-rapat komisi-komisi dewan bersama mitra kerja atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait.
"Sesudah melalui komisi-komisi dewan, baru Banggar melakukan pembahasan secara intens, dan sebelum pengesahan APBD 2018 tersebut tidak lupa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI," ujarnya.
Mengenai RAPBD-P Kalsel 2017, dia menerangkan, secara umum pendapatan sebesar Rp6,014 triliun lebih atau secara keseluruhan mengalami kenaikan 9,37 persen dari pendapatan pada APBD Murni 2017.
Begitu juga anggaran belanja dalam RAPBD-P Kalsel 2017 sebesar Rp6,380 triliun lebih atau mengalami kenaikan 15,32 persen dari belanja pada APBD Murni 2017.
Namun jika dibandingkan antara pendapatan dan belanja daerah pada RAPBD-P Kalsel 2017 itu terjadi selisih kurang sebesar Rp365,757 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto, sehingga tidak ada masalah dalam APBD-P Kalsel 2017, ujarnya.
Sementara pembiayaan daerah pada RAPBD-P 2017 terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp397,257 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan dianggarakan Rp31,500 miliar, sehingga terdapat sisa pembiayaan netto Rp365,757 miliar lebih, demikian Riswandi.
Penyampaian Nota Keuangan dan Penjelasan RAPBD-P Kalsel tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD setempat, 22 Agustus 2017 dan dalam tempo tujuh hari kerja berhasil menyelesaikan pembahasan, termasuk berkonsultasi dengan Kemendagri, akhir pekan lalu.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.