Sekretaris HKTI Kalsel yang juga anggota DPRD tingkat provinsi tersebut di Banjarmasin, Selasa, tidak mempermasalahkan rencana pemerintah mengimpor beras asalkan harga gabah petani di provinsi itu jangan sampai turun.
"Bagi saya pribadi memaklumi rencana pemerintah mengimpor beras, yaitu sebagai cadangan atau antisipasi kebutuhan pangan, manakala terjadi gagal panen akibat cuaca ekstrim yang melanda sejumlah kawasan di Indonesia," ujarnya.
Anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel itu mengemukakan hal tersebut sehubungan dengan pemberitaan rencana pemerintah mengimpor beras ratusan ribu ton untuk memenuhi kebutuhan luar Jawa.
Oleh karena itu, wakil rakyat Kalsel dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, meminta pemerintah mempertimbangkan pendistribusian beras impor dimaksud ke provinsinya, yang juga pemasok atau penyangga pangan nasional.
"Saya kira beras impor tersebut bisa saja masuk Kalsel, tapi jangan sampai membuat anjloknya harga gabah yang dihasilkan petani setempat," kata Ilham Nor.
Sementara H. Mulyadi Mangin, anggota Komisi II DPRD Kalsel yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpendapat, rencana impor beras yang dilakukan Pemerintah dinilai kebijakan tepat.
"Pasalnya keadaan cuaca belakangan ini sulit ditebak seperti di Kalsel pada 2010 dilanda cuaca ekstrim, sehingga mempengeruhi pada produksi padi," tutur Ketua Fraksi Kebangkitan Bintang Nurani Rakyat DPRD provinsi tersebut.
"Berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian Kalsel, produksi padi 2010 surplus, walau terjadi penurunan sekitar lima persen dari produksi 2009 sebagai akibat pengaruh cuaca ekstrim. Tapi tahun depan kita tidak bisa memperkirakan," lanjutnya.
Karena itu, petani Kalsel khususnya jangan risau dengan rencana pemerintah mengimpor beras dan sebagian kemungkinan bakal masuk ke provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa tersebut, demikian Mulyadi.
: Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
