Sekretaris Daerah Mukhlis Gafuri di Banjarmasin, Jumat mengatakan, masih tingginya harga pangan di wilayah Kalimantan tersebut mendorong inflasi di empat provinsi itu cenderung lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Seperti yang terjadi hingga Oktober 2011, laju inflasi di wilayah Kalimantan mencapai 5,78 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,42 persen.
Menurut Sekda, inflasi tertinggi di wilayah Kalimantan, terjadi di Kalimantan Timur sebesar 6,98 persen, di Kalsel 4,25 persen, Kalimantan Tengah 4,98 persen dan Kalimantan Barat 5,75 persen.
Beberapa bahan pangan penyumbang inflasi seperti gula dan sayur mayur masih tergantung dari pulau lain tersebut, distribusinya seringkali mengalami gangguan terutama karena gangguan alam seperti cuaca buruk.
"Hambatan distribusi laut, keterbatasan jalan darat sebagai jalur distribusi utama, serta gangguan produksi akibat penyakit maupun iklim, adalah penghambat yang sering terjadi di Kalimantan," katanya.
Dengan demikian, Mukhlis berharap pemerintah bersama dinas dan instansi terkait segera mencarikan solusi terbaik agar ketersediaan pangan di Kalimantan tidak lagi menjadi masalah dan harga bisa stabil.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan tambah Mukhlis adalah setiap daerah mempersiapkan rencana aksi menghadapi ancaman kenaikan harga pangan serta penguatan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung kebijakan stabilitas harga di daerahnya.
Pemimpin Bank Indonesia Banjarmasin Khairil Anwar mengungkapkan, persoalan harga pangan di wilayah Kalimantan saat ini mendapatkan perhatian serius pihaknya.
Menurut dia, meningkatnya permintaan bahan pangan yang disertai dengan perubahan iklim global, dan masih relatif terbatasnya infrastruktur di Kalimantan diperlukan usaha lebih dari Pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga bahan pangan.
"Dalam upaya memperkuat sinergi dan mencari solusi pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan, Pemerintah daerah Se-Kalimantan bersama dengan Bank Indonesia, telah menyelenggarakan rapat koordinasi wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)," katanya.
TPID kata dia, bertekad melakukan optimalisasi penanganan masalah produksi, pasokan, dan distribusi komoditas pangan strategis dalam rangka mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah dan nasional terutama harga pangan di perbatasan./B*C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
