Pemprov Usul Rp45 Miliar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan dana sebesar Rp45 miliar untuk pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, Senin (7/11) mengatakan, sampai saat ini di Kalsel belum ada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) mulai dari jenjang SD sampai SLTA.

"Untuk itu, pada 2012 kami mengusulkan Rp45 miliar untuk pengembangan tiga sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi SBI pada jenjang SLTA," katanya.

Pengembangan SBI yang kini telah berstatus RSBI tersebut, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Menurut Gubernur, pengembangan RSBI menjadi SBI dalam rangka pemenuhan PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Selain pengembangan RSBI menjadi SBI, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pendidikan dasar, pemprov juga sedang berusaha meningkatkan akses mutu pendidikan kejuruan dan pendidikan luar sekolah.

Khusus peningkatan akses dan mutu pendidikan kejuruan dan pendidikan luar sekolah, SDLB/SMPLB dengan target 100 Sekolah/2.000 anak

Selain itu, juga memberikan penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP sebanyak 32.362 siswa dan penjaminan kepastian layanan pendidikan SD sebanyak 37.531 siswa

Pemprov Kalsel, kata dia, juga berupaya menyediakan dan meningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar sebanyak 5.345 guru.

"Saat ini belum jelas status pengelolaan pendidikan kejuruan dan pendidikan luar kejuruan SDLB/SMPLB, maka perlu adanya regulasi mengenai pengelolaan PK dan PLK SDLB/SMPLB," katanya.

Menurut Gubernur, angka putus sekolah jenjang SMP masih tinggi, sehingga pemberian beasiswa miskin dan BOS terutama diprioritaskan untuk daerah yang angka melanjutkan sekolah masih rendah dan angka putus sekolah tinggi.

Di samping itu juga disparitas APK dan APM antardaerah masih tinggi yang disebabkan adanya rayonisasi dalam penerimaan siswa SPM.

Begitu juga angka putus sekolah jenjang SD masih tinggi, sehingga pemberian beasiswa miskin dan BOS, terutama diprioritaskan untuk daerah yang angka melanjutkan sekolah masih rendah dan angka putus sekolah tinggi.

Di samping itu juga disparitas APK dan APM antardaerah masih tinggi yang disebabkan adanya rayonisasi dalam penerimaan siswa SPM serta masih ada nilai rata-rata UN Sekolah di bawah standar minimal.

Persoalan lainnya, kata dia, masih banyak guru bidang studi yang belum berkualifikasi S1/D4 dan masih banyak guru Dikdas yang belum bersertifikasi serta belum efektifnya pemberian sertifikasi pada guru dan tidak meratanya distribusi guru./B*C

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.