Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan mengatakan, saat ini birokrasi pemerintahan yang dinilai berbelit-belit masih sangat dikeluhkan oleh masyarakat maupun investor.
Dengan demikian, kata Wagub di Banjarbaru, Jumat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya dilingkungan Pemprov Kalsel harus mengubah pola pikir dan pola kerja menjadi lebih baik.
"Masih banyak masyarakat yang memberikan penilaian negatif atas kinerja PNS antara lain pelayanan yang kurang memuaskan, terlalu birokrasi, ingin dilayani, dan korup," katanya.
Penilaian yang demikian, kata dia, harus terus diupayakan untuk dihilangkan melalui reformasi birokrasi yang dilakukan secara terus menerus.
Selain itu, kata dia, PNS juga harus berani mengubah pola pikir dan perilaku diri sendiri mulai dari hal yang kecil-kecil atau hal-hal yang sederhana.
Menurut dia, menjadi PNS sebuah profesi pekerjaan yang sudah menjadi pilihan yang harus diikuti dengan konsekwensi keterikatan untuk memenuhi berbagai ketentuan peraturan yang ditetapkan.
"Mentaati peraturan tersebut harus dicoba dari hal yang kecil-kecil, misalnya pada waktu jam kerja PNS jangan sampai keluyuran, apalagi berbelanja ke pasar dengan masih menggunakan seragam PNS," katanya.
PNS harus membudayakan rasa malu yang muncul dari rasa kesadaran pada diri sendiri. Bukan malu kepada pimpinan atau orang lain saja, namun perasaan malu kepada Allah SWT.
Kedepan kata dia, penilaian masyarakat yang negatif terhadap perilaku PNS makin lama bisa dihilangkan.
"Pegawai jangan takut belajar kepada orang lain terutama dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita," tambahnya.
Pernyataan Wagub tersebut sebagai salah satu peringatan kepada PNS yang selama tidak sedikit yang melanggar kedisiplinan, antara lain dengan keluyuran ke pasar maupun ke tempat lain pada saat melaksanakan tugas.
Menegakkan kedisiplinan tersebut Pemprov melalui SKPD terkait selalu menghimbau agar memberikan teguran dan sanksi tegas kepada seluruh pegawai yang melanggar ketentuan.
Misalnya saja, saat ini tidak sedikit PNS yang dipecat karena terlibat narkoba dan tidak melaksanakan tugas dalam jangka waktu cukup lama./B*C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
