Begitu pula masalah royalti batu baru atau hasil tambang lainnya, selain nominal yang masih kurang berkeadilan, juga realisasinya kurang lancar,
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Bardiansyah mengharapkan agar Dinas Pertambangan atau Distam provinsi setempat lebih serius lagi menangani permasalahan pertambangan.

Harapan tersebut dia kemukakan di Banjarmasin, Kamis, sehabis menyertai Distam Kalsel berkonsultasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, 14 November lalu.

Politikus senior Partai Golkar itu mengapresiasi sikap pelaksana tugas (Plt) Kepala Distam Kalsel yang berkeinginan menertibkan atau menangani permasalahan pertambangan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.

Sebagai contoh walau berstatus pelaksana tugas (Plt) Kepala Distam Kalsel, Mohammad Amin mengonsultasikan berbagai masalah terkait pertambangan di provinsi yang luas wilayahnya sekitar 37.000 kilometerpersegi tersebut, antara lain mengenai reklamasi dan royalti.

Pasalnya seperti pelaksanaan reklamasi atau penanganan lahan pascapenambangan di Kalsel belum maksimal dari sejumlah kawasan eks pertambangan batu bara, baik pemeganng Perjanjian Kontrak karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Begitu pula masalah royalti batu baru atau hasil tambang lainnya, selain nominal yang masih kurang berkeadilan, juga realisasinya kurang lancar," tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel tersebut.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatus kewenangan urusan pertambangan beralih dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.

Oleh sebab itu, kalau Plt Kepala Pertambangan Kalsel yang sebelumnya sebagai Kepala Disdik Kota Banjarmasin tersebut berkeinginan menangani permasalahan pertambangan di provinsinya agar lebih baik lagi," demikian Bardiansyah.

Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, sembilan di antaranya memiliki kekayaan sumber daya alam berupa batu bara, yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.

Namun dari sejumlah kabupaten di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel yang memiliki potensi tambang batu bara, hanya Hulu Sungai Tengah (HST) masih bertahan tidak mengeksploitasi "emas hitam" tersebut untuk pendapatan daerah setempat.

Pewarta: Syamsudin Hasan
Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.