Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mengusulkan pengangkatan terhadap 6.000 guru dan tenaga kesehatan periode 2011-2012.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Kalsel, Thamrin di Banjarmasin usai pertemuan dengan Gubernur dan kepala dinas di lingkungan Pemprov Kalsel, Rabu.
Menurut Thamrin, pihaknya meminta dispensasi kepada pemerintah pusat agar bisa kembali mengangkat sekitar 4.000 guru dan 2.000 tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dua bidang tersebut.
"Berdasarkan keputusan pemerintah memang kita tidak boleh lagi mengangkat PNS hingga batas waktu yang ditentukan, namun kita akan minta dispensasi," katanya.
Menurut dia, dasar usulan pengangkatan 4.000 ribu guru tersebut, kata dia, karena pada 2010 ini 60 persen dari 5.000 guru di Kalsel yang diangkat berdasarkan instruksi presiden tahun 1984 memasuki masa pensiun.
Dengan demikian, kata dia, pada 2010 Kalsel akan kehilangan cukup banyak tanaga pengajar, sehingga mau tidak mau harus segera mendapatkan ganti.
Begitu juga dengan tenaga kesehatan, seperti bidan dimana banyak desa di wilayah Kalsel belum memiliki bidan desa untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Selain itu, juga tenaga kesehatan lainnya baik itu dokter umum, spesialis, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang juga belum mencukupi.
Sedangkan untuk tenaga teknis, kata dia, pihaknya akan mengikuti ketentuan pusat untuk melakukan moratorium sampai proses penataan pegawai di seluruh dinas terlaksana dengan baik.
"Untuk tenaga teknis kita sedang membentuk tim untuk melakukan penataan serta mengetahui dinas yang kelebihan pegawai dan kekurangan pegawai," katanya.
Setelah itu, dilakukan penataan ulang ternyata masih ada kekurangan maka penerimaan untuk tenaga teknis tidak menutup kemungkinan akan kembali dibuka.
"Kalau ternyata mencukupi, kita tidak akan melakukan penerimaan hingga pemerintah kembali membuka peluang dan pemerintah daerah memang memerlukan," katanya.
Saat ini belanja pegawai Pemprov Kalsel mencapai 42 persen dari APBD artinya peluang untuk mengangkat pegawai untuk dua bidang tersebut masih terbuka.
Kondisi tersebut berbeda dengan daerah-daerah di Jawa yang belanja pegawainya mencapai 50 persen, sehingga sesuai ketentuan tidak boleh mengangkat pegawai baru./B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
