Fahrin mengatakan itu saat rapat Panitia Khusus (Pansus) III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah (KDH) Kalsel Tahun Anggaran 2022 di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: DPRD Kalsel diminta dorong Pemprov alokasikan anggaran pengendalian banjir
Rapat Pansus III LKPj 2022 yang berlangsung di ruang Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel dan dipimpin Wakil Ketuanya H Isra Ismail itu bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi setempat.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus III LKPj 2022 itu, Fahrani - wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengatakan, dampak bencana banjir banyak rakyat di provinsinya menderita.
Oleh sebab itu, mantan anggota DPRD Batola tersebut meminta Dinas PUPR lebih memperhatikan kebutuhan rakyat banyak seperti bagaimana cara pengendalian banjir semaksimal mungkin beserta dampak atau risikonya.
Baca juga: Anggota DPRD Kalsel prihatin "baah" berulang kali landa HSS
"Kita tidak antipati terhadap proyek-proyek yang kesannya mercu suar, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan rakyat banyak," tegas Fahrin Nizar.
Sementara Wakil Ketua Komisi III HM Rosehan Noor Bahri yang juga anggota Pansus III LKPj 2022 meminta Dinas PUPR memperhatikan perbaikan dan peningkatan Jalan Martapura Lama.
Pasalnya Jalan Martapura Lama yang sudah ada sejak masa Hindia Belanda, kini kondisinya terkesan kurang terperhatikan, padahal juga cukup penting sebagai jalan alternatif.
Selain itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut meminta Dinas PUPR provinsinya menunjang rencana pembangunan jembatan antara Sungai Jingah - Sungai Bilu di kota berjuluk seribu sungai.
Sebelumnya atau ketika pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel pada tempat yang sama tersebut memimpin rapat Ketua Pansus III LKPj 2022 H Gusti Abidinsyah.
Sebagai ilustrasi, belakangan ini banjir sering melanda beberapa kawasan di Kalsel, dan terbesar pada Januari 2021 hampir seluruh wilayah provinsi tersebut dengan menimbulkan dampak terparah sehingga hingga kini masih ada sisa dampaknya belum tertangani.
Contohnya dampak banjir 2021 banyak sawah penduduk hingga kini belum bisa bercocok tanam karena tertimbun lumpur seperti di Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang ketika kejadian itu siap panen.
Baca juga: HSS usulkan normalisasi Sungai Amandit Lama guna cegah banjir
