"Kita mengapresiasi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2016-2021 mau menjadikan provinsi ini sentra pangan," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Namun, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, untuk menjadikan provinsi ini sebagai sentra pangan, maka perlu pula ketersediaan irigasi yang memadai atau lebih baik lagi.
Sebagai contoh masalah Polder Alabio HSU sebagai salah satu prasarana pengairan bagi persawahan lebak atau rawa monoton harus selalu berfungsi sepanjang tahun/musim tanam, ujar legislator asal kabupaten itu menjawab Antara Kalsel.
"Keberadaan Polder Alabio (sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin) sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sangat membantu penduduk setempat dalam usaha bercocok tanam," tutur mantan anggota DPRD dan eks Ketua Partai Golkar HSU tersebut.
Begitu pula penyelesaian pembangunan bendungan-bendungan besar provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota berserta penyempuranaan jaringan irigasinya merupakan keniscayaan.
"Sebab percuma atau tak akan berfungsi maksimal keberadaan bendungan jika tanpa penyerpurnaan pembangunan jaringan dari saluran primer hingga kuarter," lanjut laki-laki kelahiran 25 Septermber 1957 atau berbintang Libra itu.
Di Kalsel saat ini selain Polder Alabio yang berfungsi untuk tata kelola pengairan lahan lebak, juga ada tiga bendungan besar yang menanti penyelesaian serta kesempurnaan jaringan irigasi, yaitu Bendungan Pitap di Kabupaten Balangan.
Selain itu, Bendungan Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Bendungan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kemudian yang masih menanti pembangunannya Bendungan Pipitak Jaya di Kabupaten Tapin, merupakan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu upaya/strategi menuju kedaulatan pangan bagi Indonesia.
"Kita berharap Bendungan Pipitak Jaya yang juga berhulu di kawasan Pegunungan Meratus segera terealisasi atau minimal sesuai target waktu/janji Presiden Joko Widodo, pembangunan bendengan tersebut selesai tahun 2017," demikian Supian HK.
Sementara itu, rekannya satu komisi, Muharram dari Partai Gerindra berpendapat, hal yang tidak kalah pentingnya penanganan pascapanen juga harus mendapatkan perhatian lebih serius guna ketahanan atau kedaulatan pangan.
Selain itu, pemasaran hasil produkasi panen guna meningkatkan kesejahteraan petani, yang pada gilirannya mereka akan bersemangat menekuni pekerjaan dalam bertani, lanjut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel tersebut.
"Sebab kalau cuma produksi meningkat, tapi kesejahteraan petani tidak meningkat, berarti usaha tani kurang berhasil, dan pada gilirannya pula bisa menurunkan semangat para petani untuk menggeluti perkaan mereka," demikian Muharram.
Data pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menjukkan, produksi padi di Kalsel terus meningkat dan mengalami surplus, kendati perkiraan semula pada tahun 2015 mengalami penurunan karena musim kemarau panjang.
Sebagaimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel akhir tahun anggaran 2015, produksi padi di provinsi itu tercatat 2,14 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 2,18 persen dibandingkan dengan 2014.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
