Warga Mesti Belajar Hemat Air

Sebagaimana yang diungkapkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAM) Bandarmasih, Banjarmasin, H Ir Muslih saat menyambut kunjungan kerja para anggota komisi II DPRD kota di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM di Jalan Pramuka, Selasa.

"Kafasitas air baku kita untuk pengolahan air bersih masih sama seperti tahun kemarin, jadi menghadapi musim kemarau ini untuk alternatif sumber air baku belum ada," ujarnya.

Menurut dia, hingga kini air baku untuk pengolahan air bersih masih mengandalkan sungai Martapura, di mana saat musim kemarau terjadi intrusi atau masuknya air laut yang menyebabkan keasinan tinggi.

"Jadi langkah yang baik itu kita menyarankan masyarakat mulai belajar untuk bisa menghemat penggunaan air sejak sekarang, jadi saat menghadapi musim kemarau panjang di mana distribusi air kurang maksimal, bisa memahami," ucapnya.

Bagi pihaknya, kata Muslih, akan tetap melakukan pelayanan maksimal apabila memang terjadi krisis air baku itu kembali, strateginya melakukan pendistribusian yang baik dan berkeadilan.

"Saat ini kita mulai memperbaiki sistem pendistribusian, dilakukan uji coba terus, sehingga ada kemarataan mendapatkan air bersih hingga daerah terujung," paparnya.

Ditegaskan dia, untuk membuat alternatif membuat sumber air baku untuk ketahanan pada musim kemarau ini tidak mungkin dilakukan dengan cepat, di mana rencana membangun reservor atau embung belum bisa dilaksanakan, demikian juga jaringannya.

"Jadi PDAM memang mengharapkan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan reservoir ini, sebab ini langkah baiknya demi ketahanan dan kualitas air baku kita terus terjaga," tuturnya.

Menggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Andi Effendi menyatakan, pihaknya akan melakukan langkah politik demi terwujudnya kebijakan untuk ketahanan air baku di daerah ini, salah satunya mendukung pembangunan reservoir di daerah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

"Pemerintah kota sudah dua tahun ini merencanakan memberikan penyertaan modal bagi PDAM untuk pembangunan reservoir itu, tapi terus gagal digunakan, ini yang kita bingungnya kenapa demikian," paparnya.

Menurut pihaknya, pemerintah kota harus bisa serius untuk mewujudkan sarana bagi kebutuhan hajat orang banyak ini dengan cepat, di mana koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi dan pusat harus terus dilakukan.

`Pasti ada solusinya, karena setiap peraturan itu bagi kepentingan hajat hidup orang banyak mendapat keutamaan, dan ini kita yakini bisa, tentunya dengan kajian-kajian yang serius pula," pungkasnya.