Tujuan dari diskusi adalah menyediakan platform bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman berikut solusi mengatasi kekurangan krisis air bersih bagi masyarakat Kotabaru,Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Paris Barantai, Kotabaru, Kalimantan Selatan, menggelar forum diskusi dengan mendatangkan sejumlah praktisi untuk mencari solusi mengatasi air bersih di Kotabaru.
"Tujuan dari diskusi adalah menyediakan platform bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman berikut solusi mengatasi kekurangan krisis air bersih bagi masyarakat Kotabaru," kata Pembantu Ketua II STKIP Kotabaru Roni Syafriansyah, di Kotabaru, Rabu.
Hal ini selaras dengan program 100 hari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati H sayed Jafar dengan Burhanudin.
Roni menerangkan, kapasitas waduk yang ada di Kotabaru saat ini masih belum mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kotabaru yang mencapai 2 juta m3.
Kotabaru saat ini hanya memiliki Waduk Gunung Ulin yang memiliki kapasitas sebesar 200,000 m3. Jika ditambahkan dengan waduk Gunung Bahalang yang masih dalam proses pembangunan, kapasitas total waduk hanya mencapai sekitar 300,000 m3.
Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin, mengapresiasi forum diskusi ini dan memastikan bahwa Pemda Kotabaru berkomitmen untuk menyelesaikan krisis air bersih untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya.
"Salah satu penyebab krisis air bersih di Kotabaru adalah catchment area di wilayah kabupaten ini yang sudah rusak. Untuk ke depannya," kata dia.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh instansi untuk memulihkan catchment area tersebut dan melakukan pengeboran di beberapa titik air di Kotabaru.
Wakil Bupati Burhanuddin juga mengakui krisis air bersih merupakan problem yang sangat serius dan menjadi pembicaraan masyarakat sehingga harus segera diselesaikan.
Dalam forum ini, dia menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan krisis air bersih dan meminta masyarakat Kotabaru untuk mendukung program ini.
"Pemerintah sudah punya strategi bagaimana mengatasi krisis air bersih. Secara teknis tidak berat, hanya butuh political will kita semua karena Kotabaru dikelilingi gunung, dan pulau yang kaya dengan sumber air," ujarnya, dalam siaran pers.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah H Anshar Nur, menambahkan bahwa pengelolaan air baku menjadi air bersih telah menjadi strategi dan kebijakan pemerintah daerah Kotabaru dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kotabaru 2005-2025.
Untuk mendukung mengadaan air bersih itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air dari Dinas Bina Marga Kotabaru Abdul Sani mengatakan, tahun ini pihaknya akan melakukan pembebasan lahan di 4 lokasi di Kotabaru.
Salah satu lokasi adalah untuk pembangunan embung Tirawan. Adapun anggaran untuk pembangunan embung Tirawan adalah Rp 34 miliar.
Wakil Ketua I DPRD Kotabaru Muhammad Arif, menyatakan dukungannya atas rencana ini dan menyatakan siap menyetujui anggaran yang dibutuhkan agar masalah krisis air di Kotabaru dapat segera diselesaikan.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Rurien Hardjanti, masalah utama yang menyebabkan krisis air bersih di Kotabaru adalah pembalakan liar dan instalasi pipa swadaya di saluran sungai yang menghubungkan catchment area dengan waduk dan dam.
Rurien mengatakan akan melakukan penindakan terhadap aktifitas ilegal di sekitar sungai tersebut dan membantu pembuatan sumur bor dan embung.
Sependapat dengan Rurien, Direktur PDAM Kotabaru Noor Ipansyah menambahkan bahwa aktifitas ilegal masyarakat itu cukup banyak, seperti dengan mengambil air baku di hulu, atau di aliran air yang menuju dam PDAM.
Saat ini, ujar Ipansyah, hanya ada 1 waduk di Kotabaru, yakni waduk Gunung Ulin. Tentu saja waduk ini tidak mencukupi kebutuhan air bersih di Kotabaru.
Sebab itu, ia merekomendasikan penyelesaian segera pembangunan waduk Gunung Bahalang, yang merupakan program CSR dari PT Golden Hope Nusantara (GHN), sebagai solusi jangka pendek terhadap masalah krisis air di daerah Kotabaru.
Namun, dia mengingatkan agar konstruksi waduk tersebut dikaji kembali, agar sesuai dengan standar yang diperlukan.
Menurut pengamat sosial dari Universitas Lambung Mangkurat Nurul Azkar, Pemkab Kotabaru sebaiknya mengoptimalkan pengelolaan air hujan, serta meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pihak swasta, dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kotabaru.
Terkait dengan proyek waduk Gunung Bahalang, Nurul mengatakan bahwa jika lahan masih kurang dari 5 hektar, sesungguhnya tidak dibutuhkan ijin penggunaan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup, melainkan cukup dari Gubernur.
Menurut dia, proyek waduk Gunung Bahalang merupakan bentuk nyata keterlibatan swasta dalam mengatasi masalah masyarakat Kotabaru, yaitu penyediaan sarana air bersih. Keterlibatan swasta seperti ini, kata Nurul, perlu didukung oleh semua pihak.
Atas masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi ini, sejumlah solusi jangka pendek maupun panjang disepakati untuk menjawab permasalahan krisis air bersih di Kotabaru.
Solusi tersebut adalah melakukan normalisasi air di hulu agar ada aliran air ke embung dan dam, pemeliharaan waduk dan embung, memperbanyak pengembangan sumur bor, mendorong penyelesaian waduk Gunung Bahalang, dan mendorong partisipasi yang lebih lagi dari masyarakat.
Pewarta: Imam HanafiEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
