Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan efisiensi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terutama untuk hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan hal itu usai melaksanakan upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Banjarmasin, Rabu, menanggapi pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pidatonya Presiden mengungkapkan bahwa APBD masih banyak dimanfaatkan untuk belanja perjalanan dinas, membeli mobil dinas, dan lainnya yang kurang dirasakan untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin memangkas gaji pegawai dan belanja operasional kantor, karena hal tersebut justru menghambat pemerintahan dan pelayanan ke masyarakat.
"Namun kita akan tetap melakukan efisiensi seperti perjalanan dinas dan lainnya," katanya.
Pernyataan yang sama disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Mukhlis Gafuri yang menyatakan bahwa efisiensi yang dimaksud gubernur antara lain adalah memangkas honor-honor yang tidak perlu.
"Kalau gaji pegawai dan tunjangan tidak mungkin kita pangkas karena hal tersebut sudah sesuai dengan kewajiban pemerintah, begitu juga dengan operasional kantor," katnaya.
Namun demikian, tambah dia, ada hal-hal yang bisa dilakukan antara lain yaitu memperketat biaya perjalanan dinas, memperketat pemberian honor-honor pegawai yang seharusnya tidak perlu lagi dikeluarkan karena telah sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
Tentang moratorium PNS sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat, tambah Sekda, hal tersebut tidak menjadi masalah, namun demikian pihaknya akan tetap menerima pegawai sesuai dengan kebutuhan lokal.
"Seperti saat ini kita masih sangat memerlukan pegawai bidang akutansi, maka kita akan menerima akuntan," katanya.
Begitu juga dengan kebutuhan PNS untuk bidang-bidang tertentu seperti dokter, bidan, guru dan lainnya, tambah dia, pihaknya masih akan tetap melakukan penerimaan.
Sedangkan untuk jabatan lowong yang masih memungkinkan untuk diisi oleh PNS yang sudah ada, maka pihaknya tinggal melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Tentang pemanfaatan APBD, kata dia, pihaknya masih tetap fokus pada pendidikan yaitu sebesar 20 persen, kesehatan 12 persen dan infrastruktur.
"Khusus infrastruktur berapapun dana yang tersisa akan kita manfaatkan untuk melanjutkan pembangunan," katanya./B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
