Dilaksanakannya rapat kerja ini bermula dari desakan dan tuntutan masyarakat khususnya di kecamatan-kecamatan terpencil yang berada di daratan Kalimantan, selama ini belum bisa menikmati fasilitas aliran listrik dari PLNKotabaru (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah daerah setempat dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) saling berkoordinasi dan sinergis dalam mengatasi permasalahan masih banyaknya masyarakat Kotabaru belum terlayani listrik, khususnya di daerah terpencil.
Hak itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis usai memimpin rapat kerja bersama PLN Cabang Kotabaru dan para pemangku kepentingan (stakeholder) sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kotabaru, Rabu.
"Dilaksanakannya rapat kerja ini bermula dari desakan dan tuntutan masyarakat khususnya di kecamatan-kecamatan terpencil yang berada di daratan Kalimantan, selama ini belum bisa menikmati fasilitas aliran listrik dari PLN," kata Syairi.
Kondisi tersebut menurut dia, diperparah lagi dengan adanya surat edaran dari PLN yang intinya ada pembatasan penyambungan bagi konsumen baru mengingat terbatasnya kapasitas tegangan yang ada saat ini. Bahkan dari jumlah pelanggan yang ada sekarang, cenderung terjadi overload sehingga sering terjadi pemadaman bergilir.
Dikatakan Syairi, dari penjelasan PLN Cabang Kotabaru mengakui defisinya pasokan listrik di Kotabaru sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, hal itu disebabkan kapasitas produksi dari pembangkit yang terbatas.
Namun politisi Partai PDIP menyayangkan belum diketahuinya secara pasti berapa defisit dan berapa jumlah sambungan yang masih belum terlayani, untuk itu legislatif mendesak kepada PLN dan pemerintah daerah berjalan bersama dan bersinergis dalam mengatasi masalah krisis listrik ini.
"Jangan masing-masing (pemda dan PLN) jalan sendiri-sendiri, harusnya bersama-sama memetakan dan membuat master plan yang jelas, agar dapat mengetahui secara pasti berapa kapasitas pasokan listrik yang dapat diproduksi dan berapa jumlah sambungan yang diperlukan," terangnya.
Hal itu perlu ditegaskan, karena menurut Syairi selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri, seperti yang telah dilakukan pemerintah daerah dengan pembangunan PLTU di Sigam, kemudian kerjasama dengan perusahaan dengan pembangunan simelter dan lain-lain, kenyataannya masih membuahkan hasil.
Faktanya rakyat masih harus prihatin karena untuk mendapatkan fasilitas penerangan dan listrik di tempat tinggal mereka kelihatannya hanya berupa angan-angan.
"Kami harapkan sekarang semua pihak bersinergis, momentumnya tepat yakni program pemerintah pusat yang akan membangun pembangkit berkapasitas 35.000 MW, diharapkan kita (Kotabaru) juga mendapatkan bagian untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kotabaru," kata Syairi seraya menyebut kesanggupan legislatif untuk memback-up melalui lobi atau permohonan ke pemerintah pusat.
Lebih lanjut diungkapkan, usaha tersebut merupakan masuk dalam program jangka panjang, namun demikian program jangka pendek juga tetap diupayakan, dan menjadi kabar baik, dari penjelasan PLN Cabang Kotabaru dalam waktu dekat ada penambahan tiga unit generator yang akan diperuntukkan di Kecamatan Kerayaan, Sebanti Pulau Laut Tengah dan Sebelimbingan Pulau Laut Utara.
Meski belum semua teratasi, namun setidaknya penambahan generator ini dapat mengurangi besarnya defisit pasokan listrik, khususnya dapat menambah jumlah sambungan baru bagi masyarakat yang selama ini sudah lama menunggu giliran.
Pewarta: Imam HanafiEditor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
