Lelang Disarankan Gunakan Standar Plafon

"Standar plafon harga tertinggI itu perlu, agar kontraktor tidak ragu dalam melakukan penawaran, karena komponen bahan bangunan untuk pembangunan bandara tersebut banyak impor atau menggunakan mata uang dolar," ujarnya di Banjarmasin, Senin.

Sebaliknya, lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel itu, jika tidak gunakan standar plafon harga tertinggi dipastikan para kontraktor tak berani melakukan penawaran lelang untuk pembangunan Bandara Sjamsudin Noor.

Karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan tidak stabil, dan bahkan masih cenderung naik, lanjutnya dalam percakapan dengan Antara Kalimantan Selatan (Kalsel).

Padahal masyarakat Kalsel yang kini mencapai empat juta jiwa sudah sejak lama mendambakan bandara yang lebih representatif. "Apalagi Bandara Sjamsudin Noor yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarbaru (27 kilometer utara Banjarmasin) itu bertaraf internasional.

"Sungguh ironis kalau bandara bertarap internasional, tapi kondisinya seperti sekarang tak ada peningkatan fasilitas untuk meningkatkan pelayanan guna kenyamanan pengguna jasa angkutan udara yang melalui Bandara Sjamsudin Noor," tuturnya.

Oleh sebab itu, wakil rakyat yang bergelar dokterandus tersebut, menyarankan agar manajemen PT Angkasa Pura (AP) I meninjau ulang standar plafon harga supaya lelang bisa terlaksana segera, sehingga pembangunan Bandara Sjamsudin Noor tak molor lagi.

"Karena kalau terus molor, harga bahan bangunan akan terus naik, terutama yang impor atau pemberliannya menggunakan dolar. Pada gilirannya pembanguna Bandara Sjamsudin Noor bukan cuma tertunda lagi, tapi dikhawatirkan batal," demikian Fikri.

Rencana pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor itu beberapa kali mengalami penundaan, karena permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai.

Tapi dengan turun tangannya Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, akhirnya permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan pengembangan bandara kebanggaan masyarakat Kalsel itu dapat terselesaikan.

Penyelesian permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Sjamsudin Noor itu juga melibatkan pihak kejaksaan selaku pengacara negara.