Tanjung (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong Muhamma Noor Rifani menyampaikan tahun ini 13 desa masuk kategori mandiri.
"Capaian tingkat kemandirian desa melebihi target RPJMD 2019 - 2024 dari tahun sebelumnya hanya satu desa menjadi 13 desa mandiri," jelas Rifani di Tanjung, Senin.
Hal ini disampaikannya dalam ekspos hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun Kabupaten Tabalong 2022 yang dihadiri para pihak baik lingkup Pemkab Tabalong maupun swasta.
Rifani menambahkan indeks desa membangun sebagai evaluasi tingkat kemajuan desa dan untuk menuju desa maju maupun mandiri perlu ketepatan intervensi dalam kebijakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Karena itu perlu ketepatan ukuran karena IDM terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi serta indeks ketahanan lingkungan.
Dalam pemaparannya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong Erwan Mardani menyebutkan indikator ketahanan ekonomi diantaranya tidak terdapat pasar dengan bangunan permanen di 79 desa dan angkutan umum di 66 desa dari total 121 desa di 'Bumi Saraba Kawa' ini.
"Untuk indikator sosial diantaranya belum terpenuhi ketersediaan tenaga kesehatan di 62 desa dan akses internet warga di 35 desa," jelas Erwan.
Selanjutnya proyeksi desa mandiri 2023 ungkap Erwan sebanyak 11 desa potensial untuk capaian mandiri berdasarkan skor IDM 2022.
Masing-masing Desa Burum, Desa Tanta Hulu, Desa Pugaan, Desa Pampanan, Desa Sungai Rukam II, Desa Sungai Rukam, Desa Mangkusip, Desa Masingai, Desa Usih, Desa Solan dan Desa Wirang.
Untuk desa tertinggal yakni Desa Salikung dan Desa Dambung Raya perlu dilakukan sinergitas dan kolaborasi para pihak agar bisa berkembang menjadi desa maju.
"Kita menargetkan akhir 2023 semua kecamatan terhubungkan layanan angkutan gratis," jelas Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.
Dalam kesempatan yang sama Anang juga memberikan penghargaan kepada 13 kepala desa mandiri didampingi Sekda Abdul Muthalib Sangadji.
Menurut Anang bagi desa tertinggal dana insentifnya akan dikurangi dan perlu penambahan bagi desa mandiri tak hanya dari ADD namun bersumber dari APBD kabupaten.
