"Kontrak kinerja sebagai perjanjian dan kesepakatan bahwa SKPD akan berkomitmen dalam upaya merintis ke arah e- Goverment," ujar Fajeri.Amuntai (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten HUlu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mewajibkan seluruh satuan kerja pemerintah daerah melaksanakan program kerja e-goverment untuk membangun budaya kerja pemerintah yang bersih dan jujur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Fajeri Rifani di Amuntai, Selasa mengatakan e-goverment tersebut dibangun seiring dengan penerapan e-planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) pada 2016.
Mewujudkan seluruh program tersebut dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab, kata Fajeri, maka semua SKPD akan menandatangai kontrak kinerja.
Seluruh SKPD, tambah dia, akan diikat dengan kontrak kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan menuju e- Goverment.
"Kontrak kinerja sebagai perjanjian dan kesepakatan bahwa SKPD akan berkomitmen dalam upaya merintis ke arah e- Goverment," ujar Fajeri.
Dia juga menyampaikan, jika satu SKPD saja yang kurang berkomitmen dalam mendukung rintisan ke e-Goverment, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan, kata dia, cukup berkomunikasi dengan seluruh SKPD melalui aplikasi SIPPD dalam perencanaan yang lebih mudah dan praktis.
Untuk koordinasi perencanaan via SIPPD ini, kata Fajeri, disiapkan aplikasi website tersendiri di mana setiap SKPD harus memiliki petugas atau staf yang bertugas mengelolanya.
"Dalam menyerap aspirasi masyarakat tetap dilakukan melalui musrenbag mulai tingkat desa, hanya saja dalam interaksi penyusunan program berikutnya dipermudah melalui penerapan e-planning ini," tandasnya.
Menurut Fajeri, Pemkab HSU secara bertahap mulai merintis kearah terbentuknya e-Goverment, diantaranya yang sudah diterapkan dalam bidang anggaran sperti e-Budgeting, sistem informasi Manajemen keuangan Daerah (Simda) dan lainnya.
"Kalau di tingkat Pemerintah Provinsi Kalsel kita mengenal program LKPD on line, maka penerapan e-planning yang dilakukan Pemda HSU juga untuk penyusunan LKPD," jelasnya.
Fajeri memastikan, pihaknya, akan terus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah aktivitas pemerintahan dan kegiatan pembangunan.
Pewarta: Ulul MaskuriahEditor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.