"Ketua Komisi I Dra Hj Rachmah Norlias mengemukakan harapan itu ketika kunjugan ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI," ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel melalui WA-nya, Jumat (22/04/2022) malam.
"Harapan Ketua Komisi I itu sehubungan dengan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kalsel," lanjut Juru Bicara Setwan provinsi tersebut.
Dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat tersebut juga membahas kearifan lokal yang tentu juga akan berdampak pada IDI dan IKUB.
Untuk peningkatan IDI dan IKUB di Kalsel, wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional tersebut menyatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan dan memikirkan poin-poin yang menjadi indikator pencapaian itu sendiri.
Menyambut kunjungan rombongan Komisi I DPRD Kalsel itu, Kasubid Forum Umat Beragama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Hartono SH.
Ia menyambut baik Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang tengah pembahasan Pansus I DPRD Kalsel tersebut.
Menurut dia, isu toleransi memang harus menjadi pemikiran semua pihak guna tetap terjaga stabilitas nasional dan keadaan daerah yang sudah kondusif.
“Kami berpesan kepada anggota Komisi I DPRD Kalsel, dalam hal ini harus konsisten. Ketika merumuskan suatu kebijakan maka dalam konteks implementasi juga harus didukung dengan kebijakan fiskalnya oleh legislatif dan eksekutif,” ujar Hartono.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I dan selaku Ketua Pansus I menyatakan, pihaknya juga akan mendatangi Kementerian Agama RI untuk mempertajam serta memperdalam materi pembahasan Raperda agar produk hukum yang kelak disahkan benar-benar berdampak di masyarakat.
Menyertai Kunker Komisi I ke Jakarta, 21 - 23 April 2022 tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Karmila, demikian rilis Humas Setwan provinsi setempat.
