DPRD HSS paripurnakan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2026

Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD agar dapat digunakan secara efektif mendukung kesejahteraan masyarakat,

Kandangan (ANTARA) - DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat II persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, di Kandangan, Selasa.

"Alhamdulillah hari kita melaksanakan persetujuan bersama, artinya perubahan APBD ini sudah kita sahkan, dan kita berkomitmen mengawal pelaksanaan program pembangunan agar sesuai rencana dan tepat waktu," kata Ketua DPRD HSS, Haji Akhmad Fahmi dalam keterangan usai rapat paripurna.

Diterangkan dia, pengesahan APBD-P 2026 menjadi tahapan penting dalam memastikan program pembangunan daerah dapat dilaksanakan pada sisa waktu anggaran tahun ini.

Dan dengan telah disahkan perubahan APBD, maka pelaksanaan berbagai program dan proyek pembangunan diharapkan dapat berjalan optimal, dalam empat bulan tersisa pada tahun anggaran 2026.

Baca juga: DPRD HSS-eksekutif atur jadwal bahas APBD Perubahan agar segera ditetapkan

Pihaknya berharap seluruh proyek pembangunan yang telah direncanakan dapat dikerjakan sesuai jadwal, sehingga tidak terjadi keterlambatan.

“Harapannya ke depan, di empat bulan ini proyek-proyek pembangunan sesuai dengan waktunya, tidak ada yang terlambat dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” ucapnya.

Ia menegaskan, pengesahan anggaran tidak berarti tugas DPRD selesai, legislatif tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) HSS, H Suriani, mengapresiasi proses pembahasan hingga penetapan APBD-P 2026.

Ia mengatakan sejumlah masukan, saran, dan pendapat yang disampaikan tujuh fraksi DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah.

Baca juga: DPRD apresiasi HSS tuan rumah Piala Soeratin U13 dan U15 Kalsel

Berbagai masukan akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah, dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan melalui perubahan APBD.

“Tentu dengan adanya beberapa masukan, saran, pendapat dari tujuh fraksi ini menjadi atensi kami untuk dapat dilaksanakan,” kata wabup.

Pihaknya pun menegaskan, seluruh proses penganggaran pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD agar dapat digunakan secara efektif mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah HSS.

“Kita ingin anggaran dari rupiah demi rupiah itu dapat dinikmati masyarakat dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan PAD kita,” tambahnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.