Pendapat itu dia kemukakan pada seminar ekonomi umat, mendahului pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (kB-PII) di Jakarta, Jumat sore.
Ia menerangkan, pelaku usaha/ekonomi di republik ini pada dasarnya empat, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan BUMR,
BUMR tersebut, menurut mantan Direktur Utama PT Telkom Indonesia itu, bisa merupakan korporase (corporate) dari koperasi masyarakat atau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dalam kegiatan BUMR bisa bekerjasama dengan BUMN atau memanfaatkan dana Community Social Responsbility (CSR), saran mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) atau Pengurus Pusat KB-PII periode Soetrisno Bachir yang mengakhiri masa jabatannya 14 November 2015.
Selain itu, yang perlu menjadi perhatian agar BUMR atau usaha menggerakkan ekonomi umat tersebut, menurut dia, antara lain harus ada kejelasan klaster dari perekonomian.
Hal lain yang tidak kalah penting serta yang harus menjadi perhatian, badan usaha dan kegiatannya juga agar terstruktur, lanjut pengarang buku akuntansi sebagai rujukan/literatur program studi bidang ekonomi itu.
Pembentukan BUMR tersebut juga salah satu bentuk ekonomi inklusif, yang mungkin bisa menggerakkan ekonomi umat agar bisa maju atau tidak terpinggirkan.
Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla membuka Munas Ke-5 KB PII yang bertema : "Potensi Sumber Daya Umat Islam Indonesia Untuk Menggerakan Ekonomi Umat" dan berlangsung di Hotel Sahid Group Jakarta, 13 - 15 November 2015.
Pewarta: Syamsudin HasanEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
