Pembangunan Fokus Tiap Dapil

Menurut Maulid Akbar di Kotabaru, Selasa, proses pembangunan infrastruktur yang selama ini terjadi menyebar secara sporadis sehingga satu pembangunan itu tidak bisa komprehensif dengan sarana lainnya.

"Agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya pada satu daerah, maka hendaknya anggaran pembangunan di Kabupaten Kotabaru ini diberlakukan secara bergilir tiap tahun satu dapil," katanya.

Kabupaten Kotabaru yang terdapat empat dapil bisa dilakukan secara bergiliran karena dengan demikian pengalokasian anggaran bisa fokus pada peningkatan infrastruktur di daerah tersebut secara komprehensif.

Ia mencontohkan pembangunan dermaga pada satu daerah, keberadaannya belum bisa optimal dinikmati oleh masyarakat karena sarana jalan yang menuju ke dermaga tersebut belum bisa dilewati. Begitu juga dengan gedung sekolah yang belum ditunjang dengan sarana lain akan tidak maksimal manfaatnya kalau belum ditunjang dengan prasarana pendukung.

Untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat atas `kue pembangunan` tersebut maka perlu perhatian yang lebih serius pada bidang dan sektor yang ada di daerah tersebut.

"Contoh nyata seperti sekarang, jika anggaran di dapil I untuk pembangunan sarana jalan, sedangkan dapil IV memerlukan prasarana lain, demikian juga dengan dapil II dan III yang masing-masing kebutuhannya berbeda sehingga anggaran terbagi tidak maksimal untuk peningkatan infrastruktur di tiap-tiap dapil," ungkap Maulid.

Dampak positif dengan pengkhususan pembangunan pada masing-masing dapil, konsep dan site plant menjadi lebih bagus dan paripurna. Karena pembangunan satu sarana, akan dibarengi dengan sarana lainnya, sehingga saling berkaitan dan mendukung.

Ia mengatakan pembangunan jalan yang baru saja dibangun dan bagus hanya beberapa hari atau bulan harus dibongkar karena pelu membangun drainase atau instansi lain yang akan menanam kabel atau instalasi air. "Sehingga hasil pembangunan sebelumnya tidak lagi baik dan bisa dinikmati masyarakat secara maksimal," katanya.

Karena itu melalui forum resmi dewan, khususnya Komisi III yang membidangi infrastruktur akan mengusulkan kepada eksekutif agar membuat kebijakan penganggaran dengan cara membagi satu dapil per tahun.

Setiap dapil akan mempunyai kesempatan yang sama hanya waktu sampai tibanya giliran. Sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan lebih atau kurang, semuanya mempunyai kesempatan dan porsi yang sama.

Program dan kebijakan tersebut bisa dimulai pada 2017 bersamaan dengan terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun ini. Sebab kalau 2016 ini APBD sudah terlanjur diputuskan.