"Kami siap memperjuangkan agar anggaran setiap daerah lebih besar dibanding pusat," ujar Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.
Banjarbaru (Antaranewes Kalsel) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia siap memperjuangan anggaran daerah lebih besar dibanding pusat sehingga setiap daerah bisa merealisasikan pembangunan secara merata.
"Kami siap memperjuangkan agar anggaran setiap daerah lebih besar dibanding pusat," ujar Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.
Ia mengatakan hal tersebut pada rapat konsolidasi anggota DPD dengan pemerintah daerah dihadiri Penjabat Gubernur Kalsel�Tarmizi A Karim dan pejabat terkait lainnya.
Selain itu, tiga anggota DPD asal Kalsel yakni Habib A Bahasyim, Antung Fatmawati�dan Gusti Farid Hasan Aman yang mengundurkan diri karena maju di pilkada Kalsel, juga hadir.
Menurut Waket DPD RI, politik anggaran pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang diimplementasikan dalam RAPBN� 2016 masih belum berpihak kepada kebutuhan daerah.
Meskipun ada kenaikan, namun porsi anggaran pusat masih jauh lebih besar dari anggaran daerah yang bisa dilihat melalui porsi anggaran pusat dari total APBN 2016.
"Total APBN sebesar Rp2.100 triliun belanja pusat Rp780,4 triliun dikelola 34 kementerian atau dikelola 1 juta aparatur pusat, sedangkan belanja ke daerah Rp782,2 triliun," ujarnya.
Belanja daerah itu, tersebar dari Merauke hingga Sabang yang dikelola 3 juta aparatur daerah sehingga dinilai politik anggaran yang diterapkan belum berpihak ke daerah.
Ditekankan, politik anggaran pemerintah belum memperhatikan kondisi obyektif di daerah yang sedang giat-giatnya membutuhkan dukungan APBN untuk akselerasi pembangunan.
"Jika anggaran daerah itu tersebar ke provinsi, lalu ke kabupaten dan kota hingga tersebar lagi desa maka tinggal berapa persen yang sampai ke rakyat di daerah," ucapnya mempertanyakan.
Dikatakan, kondisi itu perlu dikritisi dan seharusnya politik anggaran mengacu desentralisasi dan prinsip "money follow function", dan daerah bukan hanya diberikan kewenangan.
"DPD akan terus mendorong politik anggaran bersifat desentralistik agar pemerintah daerah bisa membangun daerah karena banyak urusan pusat sudah diserahkan ke daerah," ujarnya.
Ditambahkan, salah satu bentuk perjuangan DPD dalam menyuarakan kepentingan daerah dikemas dalam Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah bersama pemangku kepentingan.
 "Melalui pertemuan, kami memiliki kerangka hukum sebagai dasar dalam membangun relasi, komunikasi, dan kerja sama secara institusional dengan pemangku kepentingan di daerah," katanya. Â
Pewarta: Yose RizalEditor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
