Silpa 2010 Rp271,4 Miliar

Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan mengatakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2010 di provinsi ini sebesar Rp271,4 miliar.

Juru bicara badan anggaran H. Husaini Aliman pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin wakil ketua H. Riswandi, Senin mengatakan Silpa APBD Kalsel 2010 itu sesudah dilakukan pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (LPPA).

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H. Rudy Resnawan juga mengagendakan pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang LPPA Kalsel tahun anggaran 2010.

Badan Anggaran DPRD Kalsel diketuai Nasib Alamsyah yang juga Ketua DPRD Kalsel tidak hadir karena umrah menyampaikan beberapa catatan berkaitan dengan LPPA 2010 yang hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Catatan Badan Anggaran tersebut antara lain Pemprov Kalsel dan seluruh jajarannya diminta meningkatkan kinerja termasuk pengelolaan aset dan keuangan daerah sehingga LPPA mendatang bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Misalnya yang menjadi catatan BPK penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang belum teradministrasikan dengan baik dan benar, sehingga terganjal meraih opini WTP," katanya.

Begitu pula masalah aset daerah harus sesegera mungkin diselesaikan agar pada LPPA mendatang tidak lagi cuma WDP tetapi bisa meningkat menjadi WTP.

Pimpinan rapat paripurna sebelumnya mengatakan berdasarkan hasil pelaksanaan APBD 2010 (setelah perubahan) untuk realisasi pendapatan sebesar Rp2,27 triliun atau 102,73 persen dari target.

Pencapaian realisasi APBD 2010 itu bersumber dari pendapatan asli daerah atas penerimaan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

"Sedangkan yang bersumber dari pendapatan lain berupa transfer pemerintah pusat, seperti dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian," katanya.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan dalam sambutannya kembali menekankan aparat pemerintah provinsi meningkatkan kinerja.

"Untuk peningkatan kinerja, tergantung kemauan, sikap, moral dan mental masing-masing aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," katanya.(Shn/A)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.