Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Menteri Ketenagakerjaan Repulik Indonesia Hanif Dakiri batal mengujungi PT Perkebunan Nasional XIII Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, karena mendapat tugas penting dari Presiden RI Joko Widodo.
"Kami mengucapkan perhononan maaf dari Menteri Ketenagakerjaan RI bapak Hanif Dakiri tidak bisa hadir di sini, padahal tadi siang bersama rombongan sudah berangkat ke Kalimantan Selatan," ujar Direktor Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Ruslan Irianto Simbolon, saat berkunjung ke PTPN XIII Pelaihari, Jumat.
Menurut dia, sore hari Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dakiri tersebut, harus sudah berada di Jakarta karena ada hal penting dari Presiden Joko Widodo.
Ketidakhadiran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, jelas dia, maka diperintahkan dirinya menghadiri acara pertemuan dengan PT Perkebunan Nasional (PTPN) XIII Pelaihari, sekaligus berbuka puasa bersama seluruh karyawan.
"Beliau menyampaikan salam hormat kepada pekerja dan buruh PTPN XIII dan masyarakat Pelaihari, kiranya acara tetap berlangsung sesuai rencana bersama," terangnya.
Semoga pada lain waktu, sebut dia, Menteri Ketenagakerjaan RI bisa kembali berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut untuk bertatp muka dengan pekerja, buruh di PTPN XIII Pelaihari.
Terpisah, Direktur Utama PTPN XIII Nor Hidayat mengatakan, ketidakhadiran Menteri Ketenagakerjaan RI tidak mengurangi makna dari pertemuan sekligus buka puasa bersama.
Diutarakannya, PTPN XIII wilayah kerjanya ada di empat provinsi di Kalimantan, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan kalimantan Barat.
Lebih lanjut dia mengemukakan, untuk kantor pusatnya di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan komoditi utama usaha utama adalah kepala sawit dan karet.
Kemudian, ungkap dia, untuk jumlah karyawan tetapnya sebanyak 12.700, dan sebagiann karyawannya ada di unit Pelaihari bekerja di unit pabrik dan unit kebun sawit.
"Hubungan ketenagakerjaan seperti biasa dimana-mana berjalan dinamis dan harmonis, karena karyawan punya wadah sendiri dalam serikat pekerja perkebunan berpusat di Jakarta," demikian terangnya.
