Jadi kejujuran, kepatuhan dan adil itu bukan saja pada penyelenggara Pilkada, melainkan pula masyarakat, pemimpin partai politik (parpol), pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya,"Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Pilkada serentak di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan dijadwalkan 9 Desember 2015 berintegritas.
Pemimpin Group (Group Head) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK� Guntur Kusmeiyano mengemukakan itu dalam pertemuan dengan jajaran Kantor Berita Indonesia Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa.
Ia menjelaskan, pengertian berintegritas itu antara lain, jujur, patuh aturan, dan adil. "Kejujuran, kepatuhan terhadap aturan dan adil tersebut dari semua pihak," katanya didampingi rekannya dari KPK itu Ariz.
"Jadi kejujuran, kepatuhan dan adil itu bukan saja pada penyelenggara Pilkada, melainkan pula masyarakat, pemimpin partai politik (parpol), pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya," tegasnya.
Dalam mewujudkan Pilkada berintegritas, dia mengharapkan pula peran serta media massa untuk memberikan pendidikan politik yang berkualitas, jangan justru sebaliknya membuat masyarakat selaku pemilih menjadi bingung.
Sebagai contoh dalam pengenalan calon kepala daerah, lanjutnya, media massa harus tuntas mengungkap, seperti rekam jejak yang bersangkutan agar masyarakat betul-betul mengetahui, sehingga ibarat peribahasan tidak terbeli kucing dalam karung.
Contoh lain mengenalkan calon gubernur/wakil gubernur (cagub/cawagub), calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup), dan wali kota/wakil wali kota (cawali/cawawali) melalui Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui media massa, lanjutnya.
Dia membantah, kedatangan timnya ke Kalsel sejak 18 Mei 2015 selama tiga hari dalam kaitan tugas KPK bidang penindakan.
"Kedatangan kami ke daerah dalam upaya pencegahan korupsi pada Pilkada, yang tugas utama KPK. Sedangkan penindakan itu hanya 1/5 (seperlima) dari tugas dan fungsi KPK," demikian Guntur.
Sementara itu, rekannya sama-sama dari KPK Ariz mengungkapkan hasil penelitian lembaga anti korupsi tersebut di Indonesia beberapa waku lalu, antara lain dari sejumlah responden hanya sekitar 26,36 persen mengetahui tentang integritas.
Hal lain yang menyedihkan dan membuat miris, ungkapnya, sekitar 99 persen responden menyatakan lazim tersangkut kasus korupsi, serta hanya sekitar 36 persen yang menolak politik uang.
Oleh sebab itu, personel Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK turun ke daerah-daerah, terutama yang melaksanakan Pilkada 2015 agar terwujud pemilihan kepala daerah berintegritas, demikian Ariz.
Kepala Antara Kalsel Abdul Hakim Muhidin menerangkan, di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kita tersebut tujuh di antaranya melaksakan Pilkada secara bersamaan Desember medatang.
Tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada itu, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Bersamaan Pilkada tujuh kabupaten/kota tersebut juga pemilihan gubernur/wakil gubernur (pilgub/pilwagub) Kalsel periode 2016 - 2021, karena akhir masa jabatan mereka itu semua pada Agustus 2015.
Pewarta: Sukarli: Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
