Terhadap saran, pendapat, himbauan maupun kritik konstruktif DPRD ini akan kami jadikan sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,Marabahan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola), Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (26/4).
Dalam rekomendasi disampaikan pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Saleh serta Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj Arfah, tidak banyak catatan yang diberikan DPRD.
“Dari hasil pencermatan Gabungan Komisi A dan B lakukan atas keseluruhan tahapan LKPj mulai pendahuluan, perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hingga capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan umumnya telah dilaksanakan dengan baik,” papar juru bicara Gabungan Komisi Reza Widya Noor.
Reza yang juga Ketua Komisi B menyatakan, DPRD Batola memberikan sejumlah catatan rekomendasi sebagai evaluasi LKPj TA 2020.
Sejumlah catatan tersebut, sebut dia, diantaranya terkait penyajian data PNS yang dinilai masih kurang lengkap.
Sebaiknya, lanjutnya, dalam penyusunan LKPj data PNS yang disampaikan juga diberikan penjelasan rasio, jumlah, dan kompetensi kebutuhan pada masing-masing SKPD.
Selanjutnya, jelas dia, masih kecilnya PAD yang hanya 6,12 persen dari jumlah APBD disarankan pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk menggali sumber-sumber dengan tanpa memberatkan masyarakat.
Terkait pengelolaan belanja daerah yang masih tingginya target dan realisasi belanja tak langsung, ungkap dia, direkomendasikan perlunya menekan belanja tak langsung yang dianggap berlebihan dan kurang efesien.
Menyangkut pengeluaran daerah yang lebih diarahkan pada kegiatan pernyataan modal (investasi) BUMD, DPRD, papar dia menyatakan, sangat mengapresiasi mengingat akan berdampak meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
Namun, sambung dia, jika dalam perkembangan mampu melayani pihak ketiga di luar kabupaten diharapkan tetap mempertimbangkan rasio untung ruginya.
Reza Widya Noor mengutarakan, DPRD Batola juga menyoroti target dan reasilasi capaian program urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang belum tercapai. SKPD-SKPD terkait direkomendasikan untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan.
Sementara menyangkut UPT Damkar yang masih menyatu dengan Satpol PP, dia menyarankan dapat menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran.
Sedangkan akibat adanya refocusing untuk kegiatan COVID-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target dan sasaran tugas pembantuan, DPRD papar Reza, sangat mendukung langkah-langkah pemda yang secara proaktif melakukan koordinasi secara intensif kepada kementerian terkait agar tugas-tugas pembantuan yang diterima bisa lebih banyak lagi.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD atas kearifan dan kebijaksanaannya dalam menelaah, menilai dan mencermati LKPj Bupati Batola TA 2020 serta atas rekomendasi yang diberikan.
Selanjutnya dengan telah dikeluarkannya Keputusan DPRD Batola terhadap LKPj, bupati memandang, sebagai bentuk perhatian yang besar dan apresisasi yang tinggi dari DPRD Batola terhadap kinerja pemerintah daerah yang tentunya akan menjadi dasar acuan dan keyakinan pemerintah daerah guna keberlangsungan dan konsistensi kesinambungan jalannya roda pembangunan dan pemerintahan.
“Terhadap saran, pendapat, himbauan maupun kritik konstruktif DPRD ini akan kami jadikan sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” papar bupati.
Pewarta: AriantoEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
