Banjarmasin,  (AntaranewsKalsel) - Sejumlah aktivis peduli lingkungan dan pecinta satwa "bekantan" (monyet berhidung panjang) di Kalimantan Selatan, Senin mendesak DPRD provinsi setempat membangun lima komitmen.


Kelima komitmen itu, meningkatkan anggaran pro lingkungan, membuat peraturan daerah (Perda) yang berpihak pada lingkungan, mengawai penggunaan anggaran sektor lingkungan.

Selain itu, menetapkan tanggal 28 Maret sebagai Hari Bekantan Kalsel, serta dukungan pembangunan kawasan ekowisata konservasi bekantan.

Desakan itu ketika penandatanganan komitmen bersama menjaga dan melestarikan bekantan antara aktivis dan komunitas sahabat bekantan, saat berada di ruang kerja Ketua DPRD Kalsel Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman.

Komitmen yang juga ditanda tangani Ketua DPRD Kalsel itu sebagai wujud kekhawatiran akan kepunahan bekantan yang bukan saja sebagai satwa langka, tapi merupakan maskot atau ikon provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.

Dalam penandatanganan komitmen tersebut, Ketua DPRD Kalsel menyatakan, mendukung upaya membangun lima komitmen yang menjadi harapan para pegiat LSM bidang lingkungan.

Oleh karena itu, dia mengimbau semua anggota legislator lain agar turut mengikuti langkahnya dalam upaya menyelamatkan habitat maskot banua ini dari kepunahan.

"Srikandi" Partai Golkar itu juga mengapresiasi gerakan pelestarian primata langka tersebut yang dipelopori aktivis bekantan.

Menurut istri H Hasanuddin Murad (Bupati Barito Kuala, Kalsel) itu, keberadaan satwa langka tersebut harus dijaga dan dilestarikan. "Apalagi kalau populasinya yang semakin menyusut dan habitatnya terancam," ujarnya.

"Terhadap persoalan itu semua, perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak. Saya khawatir kalau tidak dijaga akan diklaim Kerajaan Malaysia, kalau belajar dari tingkah laku negeri jiran selama ini," demikian Noormiliyani.

Kekhawatiran serupa dari Ketua Sahabat Bekantan Indonesia Amelia Rizki.

Ia mengaku, risau identitas Kalsel itu diakui negara lain. "Karena selama 25 tahun terakhir perhatian legislatif dan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan terhadap kelestarian bekatan kurang optimal," katanya.


Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Asmuni Kadri

COPYRIGHT © ANTARA 2026