Pasalnya, walaupun Koalisi Merah Putih (KMP) menempati hampir semua posisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak bikin ulah.
`Urang-urang` dari KIH tampak berbesar hati terhadap komposisi kepemimpinan AKD pada lembaga legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kita memang tahu diri, silakan kalau KMP mau menguasai seluruh pimpinan AKD. Yang terpenting, pembangunan daerah lebih maju," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel Hermensyah.
"Selain itu, bagaimana kita menyejahterakan masyarakat Kalsel yang kini lebih dari empat juta jiwa," kata anggota DPRD provinsi tersebut selama tiga periode.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel Muharram mengatakan, persoalan koalisi yang kedua. "Yang utama bagaimana secara bersama-sama membawa Kalsel dan masyarakatnya lebih sejahtera," katanya.
Pendapat senada dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra itu, datang dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel H Murhan Effendie yang juga anggota DPRD tingkat provinsi tersebut.
Kerukunan KIH dan KMP tersebut sampai saat ini masih terlihat, kendati masing-masing elite parpol pada tingkat pusat terkesan belum akur dan masih "unjuk" kepintaran.
Sebagaimana kondisi perpolitikan saat pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres dan pilwapres) tahun 2014 (Juli lalu), sejumlah partai politik (parpol) di Indonesia seakan terbagi dalam dua koalisi.
KMP sebagai pendukung calon presiden dan wakil presiden (capres & cawapres) Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berpasangan dengan Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementa KIH sebagai pendukung capres & cawapres Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berpasangan HM Jusuf Kalla, yang ketika itu masih terdaftar sebagai kader Partai Golkar.
Ketika masa kampanye pilpres dan pilwapres tersebut KMP terdiri Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Kemudian KIH terdiri atas PDI-P, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Sementara Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang ketika masih sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu belum bersikap apakah ikut KMP atau KIH.
Namun SBY selaku pemimpin/pendiri Partai Demokrat tersebut membebaskan anggota parpolnya bergabung ke KMP atau KIH, sesuai dengan keinginan masing-masing, yang dalam kenyataan ada ikut KMP seperti di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Oleh karenanya KMP di Kalsel mendapat dukungan dari kader-kader Partai Demokrat, yang saat Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif April 2014 hanya berhasil mempertahankan empat dari 55 keanggotaan DPRD provinsi setempat.
Keanggotaan
Keanggotaan DPRD Kalsel pascapemilu legislatif 2014 terbanyak dari Partai Golkar 13 orang, PDI-P delapan, PPP tujuh, PKB dan Gerindra masing-masing enam orang (namun penghitungan perolehan suara terbanyak PKB).
Kemudian dari PKS lima orang, Partai Demokrat empat, NasDem tiga, Hanura dua, dan PAN satu orang. Kecuali PBB dan PKPI yang tidak mendapatkan kursi DPRD Kalsel masa jabatan 2014 - 2019.
Dari 55 anggota DPRD Kalsel yang berasal dari 10 parpol itu membentuk delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, PDI-P, PPP, PKB, Gerindra, PKS dan Fraksi Partai Demokrat.
Namun sesuai dengan peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Kalsel, NasDem, Hanura dan PAN tidak bisa membentuk fraksi berdiri sendiri, kecuali harus bergabung/gabungan.
Oleh sebab itu, NasDem dan Hanura membentuk fraksi gabungan beranggotakan lima orang, dengan nama Fraksi Perubahan Berhati Nurani (PBN), sementara satu orang dari PAN bergabung ke Fraksi Gerindra.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalsel Samahuddin Muharam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, parpol pemenang Pemilu legislatif (Pileg) berhak menduduki pimpinan DPRD setempat.
Oleh karena itu, dalam kepemimpinan DPRD Kalsel tersebut untuk ketua dari Partai Golkar yang dipercayakan kepada Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman. Wakil-wakil ketua H Muhaimin (PDI-P), Asbullah (PPP), dan H Hamsyuri (PKB).
Pimpinan DPRD Kalsel tersebut baru resmi pada Oktober atau sekitar satu bulan sesudah para anggota itu mengucapkan sumpah/janji pada 9 September 2014.
AKD
Sesudah definitif pimpinan DPRD tersebut, baru lembaga legislatif tingkat provinsi itu membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), yang didahului dengan pengesahan peraturan tata tertib (Tatib) dan Kode Etik.
Sebagaimana periode sebelumnya, DPRD Kalsel 2014 - 2019 juga memiliki AKD yang sama, yaitu Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), dan Badan Kehormatan (BK).
Selain itu, empat komisi yang secara umum terdiri atas Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan, Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Komisi IV bidang kesra.
Struktur AKD tersebut, untuk Banmus, Banggar, Banleg dan BK terdiri ketua, wakil ketua dan anggota. Pada komisi-komisi terdiri ketua, wakil ketua dan sekretaris.
"Untuk kepemimpinan Banmus dan Banggar merupakan "ex officio" yaitu pimpinan DPRD secara otomatis sebagai pimpinan AKD tersebut, sebagaimana peraturan perundang-undangan," ujar Ketua dewan tersebut.
Sementara pimpinan Banleg, BK dan komisi-komisi, kata "Srikandi" Partai Golkar tersebut, sesuai dengan ketentuan, harus dipilih dari dan oleh anggota AKD itu sendiri.
Berdasarkan hasil pemilihan, untuk Banleg, ketua H Murhan Effensie (Partai Golkar), wakilnya HM Rosehan NB (PDI-P), BK; ketua H Rusdiansyah Asnawi (PPP), wakilnya H Burhanuddin (Partai Golkar).
Kemudian untuk komisi-komisi dewan, Komisi I; ketua Surinto (PKS), wakil H Syahdillah (Gerindra), sekretaris Hj Syarifah Santiyansyah (Partai Golkar), Komisi II; ketua Muharram (Gerindra), wakil Hasan Mahlan (Partai Golkar), sekretaris Iskandar Zulkarnain (PPP).
Selanjutnya, untuk Komisi III; ketua H Bardiansyah (Partai Golkar), wakil H Ansor Ramadlan (PPP), sekretaris Ibnu Sina (PKS), serta Komisi IV; ketua Suwardi Sarlan (PPP), wakil Yazidie Fauzi (PKB) dan sekretaris HM Lutfi Saifuddin (Gerindra).
Meskipun unggul segala-galanya, KMP di DPRD Kalsel tampaknya tidak congkak, dan lawan politiknya, KIH, tidak pula iri hati. Berbeda dengan "atasan" mereka di Senayan, yang justru mengesankan suasana sebaliknya. Mereka seolah-oleh digaji oleh negara hanya untuk `adu otot`, namun mengabaikan kepentingan rakyat.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
