Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan akan membentuk tim pemantau pelayanan publikÂ
mengingat masih banyak keluhan masyarakat terkait belum optimalnya pelayanan di sejumlah bidang seperti kesehatan dan air bersih.
Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, di Tanjung, Rabu mengatakan tim pemantau pelayanan publik nantinya bisa memberikan masukan kepada
pemerintah daerah melalui pertemuan rutin tiap satu bulan sekali sehingga ada perbaikan kinerja terkait pelayanan kepada
masyarakat di masa mendatang.
"Tim pemantau merupakan perwakilan tiap kecamatan, untuk kecamatan Tanjung dan Murung Pudak akan diwakili 2 orang dan
rencananya tim ini bisa melakukan pertemuan tiap bulan dengan pemerintah daerah terkait kualitas pelayanan publik di
Tabalong," jelas Anang.
Sebagai kepala daerah, Anang pun mengakui mendapat berbagai keluhan atau pengaduan dari masyarakat terkait belum
optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD H Badaruddin Tanjung maupun kurangnya pelayanan air bersih di sejumlah wilayah.
Mewujudkan pemerintahan yang melayani rakyat bahkan menjadi salah satu program pembangunan prioritas pasangan bupati dan wakil bupati Tabalong periode 2014 - 2019 ini.
Termasuk peningkatan pembangunan jalan, jembatan, prasarana pertanian dan air bersih serta listrik pedesaan.
Menurut tokoh masyarakat Tabalong, Ahmad Hartani pembentukan tim pemantau pelayanan publik juga harus diimbangi dengan keseriusan para aparat pemerintah untuk bisa melakukan perbaikan kinerja agar benar-benar terwujud pemerintah yang melayani rakyat.
"Wacana membentuk tim pemantau pelayan publik cukup bagus dalam rangka upaya perbaikan di masa mendatang namun harus didukung dengan kinerja aparat pemerintah yang baik agar masukan dari tim nantinya bisa direalisasikan," kata Hartani.
Hartani menilai beberapa pelayanan publik yang perlu dibenahi selain pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah termasuk masalah administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP elektronik yang hingga kini masih banyak warga yang belum menerimanya serta peningkatan infrastruktur serta drainase.
 "Masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak termasuk buruknya drainase jalan sehingga menyebabkan jalan terendam jika curah hujan tinggi dan peningkatan infrastruktur juga perlu dilakukan terkait perbaikan kualiatas pelayanan publik," tambahnya Â
