Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan dalam kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah kali ini ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
"Salah satu materi pertemuan dengan Kementerian PU tersebut, kita membicarakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Kotabaru," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel Puar Junaidi, sebelum ke kementerian itu, Selasa.
"Keikutsertaan kita membicarakan rencana pembangunan jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut tersebut, sebagai salah satu wujud perhatian DPRD Kalsel untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah timur provinsi ini," tandasnya.
Selain itu, mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan atau infrastruktur lain pada dua kabupaten di wilayah timur Kalsel tersebut.
"Karena dua kabupaten di wilayah timur Kalsel tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) cukup potensial, sehingga perlu sarana dan prasarana guna pemanfaatan secara maksimal untuk pembangunan, demikian Puar.
Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel Martinus menyatakan, jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Kotabaru, bakal segera terwujud.
"Pak Gubernur Kalsel Rudy Ariffin berharap tahun 2015 sudah dimulai pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan - Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Kalsel," ujarnya.
Namun mantan Kepala Bidang Bina Marga DPU Kalsel itu belum bisa memberikan gambaran/perkiraan biaya pembangunan jembatan yang panjang bentangnya sekitar tiga kilometer tersebut, karena belum ada desainnya.
"Biaya pembuatan desain jembatan yang sudah lama menjadi dambaan masyarakat Kalsel, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru itu, Pak gubernur juga minta masuk dalam perubahan APBD provinsi tahun 2014," tuturnya.
"Perkiraan biaya pembuatan desain jembatan yang bakal menjadi jembatan terpanjang di Kalsel ini sekitar Rp7 miliar," lanjutnya usai rapat kerja bersama Komisi III DPRD provinsi setempat.
Ia menambahkan, pembicayaan pembangunan jembatan itu nantinya sharing antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Kalsel, serta APBD Kabupaten Tanbu dan Kotabaru.
"Jadi rencananya murni menggunakan anggaran dari pemerintah, bukan dari pihak swasta, seperti PT Silo yang menjanjikan membangunkan jembatan tersebut, seiring pemberian izin usaha pertambangan di Kab Kotabaru itu," tandasnya.
 Sedangkan desain rancang bangun jembatan yang melintasi Selat Pulau Laut tersebut bakal mencontoh jembatan di Hongkong, demikian Martinus.  Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
