"Saran atau pendapat ini pernah kami kemukakan, baik pada saat pertemuan dengan BK DPR-RI maupun DPRD provinsi lain di Indonesia beberapa waktu lalu," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
"Namun ada di antara anggota BK DPR/DPRD yang tidak sependapat melibatkan pihak independen dalam BK lembaga legisltif tingkat pusat ataupun daerah," ungkap anggota DPRD Kalsel dua periode itu./e
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.