Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Ibnu Sina mengritisi proyek Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) provinsi setempat tahun anggaran 2013.
"Pasalnya ada dua proyek Dishubkominfo 2013 yang realisasinya cuma sekitar 50 persen. Hal itu jangan sampai terulang pada tahun anggaran berikutnya," ujar anggota DPRD Kalsel dua periopde tersebut, di Banjarmasin, Rabu.
"Kan pihak eksekutif atau Dishubkominfo sudah mengetahui tahapan-tahapan persiapan dan pelaksanaan proyek, termasuk pengusulan perencanaan kegiatan tersebut. Kalau mengikuti aturan tersebut, semestinya kejadian terhadap proyek 2013 itu tidak perlu terjadi," tandasnya.
Sebagai contoh rencana proyek pembuatan kapal penyapu alur sungai, semestinya terlebih dahulu membuat perencanaan desain, untuk mengetahui perkiraan biaya pembuatan kapal tersebut.
"Sebab tanpa perencanaan desain awal melalui konsultan, sulit menemukan angka biaya untuk pembuatan kapal penyapu alur tersebut," lanjut Ibnu yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel.
Karenanya politisi muda PKS dan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengaku, kaget dengan angka belasan miliar rupiah untuk pembuatan kapal penyapu alur dari proyek Dishubkominfo Kalsel 2013.
"Mungkin karena tanpa perencanaan yang matang atau sesuai tahapan-tahapan, sehingga proyek pembuatan kapal penyapu alur, serta studi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) tahun 2013 realisasi keuangan hanya 50 persen dan fisik sekitar 56 persen," ujarnya.
"Proyek itu cukup bagus, karenanya harus masuk lagi dalam anggaran mendatang seperti pada APBD perubahan 2014 atau paling tidak pada tahun anggaran 2015," demikian Ibnu Sina.
Kekagetan serupa diakui HM Husaini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan atau bermitra kerja dengan Dishubkominfo tersebut, terhadap proyek penyediaan kapal penyapu alur itu.
"Karena seingat saya, Komisi III DPRD Kalsel tak pernah membahas rencana penyediaan kapal penyapu alur pada tahun anggaran 2013. Tahu-tahu proyek itu ada pada Dishubkominfo, dan tak terealisasi secara maksimal," ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel tersebut mengemukakan saran serupa dengan rekannya sesama satu komisi, Ibnu Sina, agar penyediaan kapal penyapu alur dan studi Amdal di daerah hulu sungai provinsi itu terealisasi.
 Tanggapan atau saran wakil rakyat dari PKS dan Partai Demokrat itu, berkaitan pengakuan dari Dishubkominfo Kalsel terhadap proyek penyediaan kapal penyampu alur dan studi Amdal pada 2013 yang dianggarkan belasan miliar rupiah.  Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
