Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Calon anggota legislatif (Caleg) tingkat pusat asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan H Indro Hananto dari Partai Golkar berpendapat, transaksi politik bisa melahirkan politisi korup atau korupsi.
"Karenanya haram politik transaksional (transaksi politik)," tandas calon anggota DPR-RI, untuk daerah pemilihan (dapil) Kalsel I itu, saat menemui warga masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 untuk calon anggota DPR, Kalsel terbagi dua dapil, dimana dapi I terdiri Batola, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kab Tabalong.
Dalam dialog dengan masyarakat Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan, Batola, calon anggota DPR-RI nomor urut 5 (lima) dapil Kalsel I itu mengatakan, politik transaksional kerap kali dilakukan bagi calon anggota legislatif (caleg) berkantong tebal.
"Politik transaksional itu mereka lakukan untuk membeli suara dari masyarakat. Tapi hasil dari transaksi politik tersebut akan melahirkan politisi koruptif," tandasnya.
Pasalnya, lanjut Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel itu, dalam politik transaksional caleg ataupun kepala daerah harus mengeluarkan rupiah yang jumlah wah.
"Hal itu pada gilirannya, ketika si calon terpilih, karena sudah mengeluarkan uang banyak, perilakuknya cenderung ingin mengembalikan uang yang dikeluarkan dengan secara tidak ikhlas tersebut," ujarnya.
Pada Pemilu legislatif tahun 2014, mantu H Abdussamad Sulaiman HB (Ketua DPD Partai Golkar Kalsel) itu berpendapat, politik transaksiona bukan untuk memperbaiki demokrasi, tapi justru semakin menciderai.
Menurut calon anggota DPR yang juga seorang pengusaha itu, gejala politik transaksional muncul ketika caleg tersebut berambisi ingin terpilih, yang pada akhirnya bukan melahirkan wakil rakyat yang mempunyai kapasitas dan berkualitas.
Oleh karenanya politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan masyarakat agar jangan sampai terpengaruh dengan "racun" berupa iming-iming uang, sebab hal itu tidak akan ada artinya.
"Calon yang melakukan politik transaksional setelah terpilih cenderung akan melupakan konstituennya. Sementara masyarakat belum bisa merasakan perubahan yang berarti," demikian Indro.
Penyampaian Bendahara DPD Partai Golkar Kalsel tersebut mendapat sambutan positif warga masyarakat Batola, yang merupakan daerah pertanian pasang surut dan peneriman transmigrasi itu.
Menurut Ismaiiri, salah seorang warga kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah itu, politik transaksional memang harus diberantas.
Bahkan kata dia, masyarakat Asia Baru (sekitar 40 km barat Banjarmasin) juga mengharamkan caleg yang mau membeli suara menginjakkan kaki di desanya.
"Kami akan mendukung memberantas politik transaksional, karena jika mereka terpilih ujung-ujungnya korupsi yang dilakukan adalah uang dari masyarakat sendiri," tandas Ismairi.
Selain itu, Latifah, juga warga setempat berjanji tidak akan menerima uang dari caleg, karena ada yang lebih bermanfaat di balik politik transaksional tersebut.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
