Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi aprisiasi rencana Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi perubahan iklim, di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.

"Kita sambut positif rencana Kemeneg LH melakukan presentasi tentang perubahan iklim atau terkait 'globle warning' di DPRD Kalsel," tandasnya di Banjarmasin, Kamis (17/3).

Ia mengharapkan, presentasi perubahan iklim dari Kemeneg LH tersebut secara umum, tapi juga lebih spesifik bagi Kalsel yang luas wilayahnya sekitar 37.000 Km2, terbagi 13 kabupaten/kota dan kaya dengan berbagai sumber daya alam.

Pasalnya dari presentasi tersebut bisa menjadi bahan untuk masukan dan pertimbangan bagi dewan dalam mengambil kebijakan daerah terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim ataupun globle warning.

"Karena dalam tatanan politik dan pemerintahan, pada dasarnya pengambil kebijakan di daerah gubernur dan DPRD setempat," lanjut Wakil Ketua DPRD Kalsel dua periode dari PKS tersebut.

Ia menyangkal, sosialisasi perubahan iklam dari Kemeneg LH itu ada kaitan dengan kondisi atau kerusakan alam lingkungan "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel.

"Saya kira sosialisasi atau presentasi perubahan iklim itu memang program dari Kemeneg LH dan untuk seluruh provinsi se Indonesia, karena kaitannya dengan 'globle warning'," tuturnya.

"Sebab dampak serta penyebab perubahan iklim itu, bukan cuma Kalsel, tapi provinsi lain dan bahkan negara lain di dunia, seperti negara-negara industri," lanjutnya.

Rencana presentasi perubahan iklim di DPRD Kalsel semula Februari lalu, tetapi karena berbagai kesibukan Kemeneg LH dan DPRD, sehingga baru terjadwalkan 21 Maret 2011.

Acara presentasi perubahan iklim tersebut diharapkan dapat dihidiri semua anggota DPRD Kalsel, demikian Riswandi./shn*C


Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026