Oleh Syamsuddin Hasan

Banjarmasin,  (Antaranews.Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus Raperda Coporate Social Responsibility (CSR) akan meminta komitmen mengenai CSR tersebut dari perusahaan yang ada di provinsi itu.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda CSR Burhanuddin mengemukakan menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin, berkaitan perkembangan pembahasan Raperda tersebut.

Karenanya dalam rangkaian pembahasan Raperda tersebut, Pansus akan mengundang pihak manajemen/pemimpin perusahaan untuk "duduk satu meja" guna membicarakan masalah CSR.

"Kita ingin seperti di Jawa Barat (Jabar) ada satu komitmen bersama pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dengan pemimpin perusahaan di wilayah itu, untuk membangun daerah," ujarnya.

"Di sana (maksudnya Jabar) ada slogan `bersama mitra (perusahaan) membangun daerah` (maksudnya melalui CSR dari perusahaan)," ungkap Burhanuddin yang juga Sekretaris Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel itu.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar dalam setahun berhasil memobilisasi atau menghimpun dana untuk pembangunan daerah berkisar antara Rp500 miliar sampai Rp600 miliar dari CSR.

"Nah, kita Kalsel, saya memperkirakan dana yang bersumber dari CSR itu bisa mencapai triliunan rupiah atau lebih besar dari Jabar, asalkan terkoordinasi dengan baik," tandasnya.

Pasalnya, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) itu, di Kalsel terdapat belasan perusahaan pertambangan yang memegang Perjanjian Kerja sama Penambangan Batu Bara (PKP2B) serta puluhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Begitu pula di Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota banyak terdapat perkebunan besar serta usaha lain, yang kesemua itu belum tergarap maksimal CSR mereka, tutur wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur tersebut.

Sementara PT Arutmin Indonesia yang produksi batu baranya di Kalsel baru sekitar 25 juta metrikton/tahun, untuk CSR mereka mencapai Rp2,5 miliar/tahun," demikian Burhanuddin.



Editor : Asmuni Kadri

COPYRIGHT © ANTARA 2026