Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi menilai pemerintah, dalam hal ini baik Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ataupun Pertamina, belum siap melakukan konversi dari minyak tanah ke gas elpiji.
Penilaian serupa dari beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (eLSISK) saat berunjukrasa di DPRD Kalsel, Jumat, terkait persoalan elpiji di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Sebagai salah satu indikator belum siapnya pelaksanaan konversi minyak tanah (mitan) ke gas elpiji, menurut wakil rakyat Kalsel dan pengunjukrasa tersebut, bahan bakar kebutuhan rumah tangga itu belakangan langka dan berdampak pada kenaikan harga.
Kelangkaan elpiji, terutama tabung isi tiga kilogram yang bersubsidi itu, karena realisasi konversi mitan ke bahan bakar gas tersebut, belum merata atau semua kabupaten/kota di Kalsel.
Pengunjukrasa meminta DPRD Kalsel melakukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan dan naiknya harga gas elpiji bersubsidi (tabung 3 Kg), yang belakangan menjadi keluhan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Sebagai wakil rakyat, DPRD jangan diam atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti masalah kelangkaan dan naiknya harga gas elpiji," pinta pengunjukrasa tersebut.
Dalam aksi di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel), pengunjukrasa menuntut, tingkatkan pasokan gas elpiji tiga kg di provinsi yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa itu.
Selain itu, perketat pengawasan dalam pendistribusian elpiji tiga kg, dan tindak tegas oknum yang menyelewengkan bahan bakar bersubsidi tersebut.
Menanggapi permintaan pengunjukrasa tersebut, anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, pihaknya juga turut prihatin atas keadaan yang belakangan terjadi di provinsinya.
"Namun DPRD Kalsel tidak bisa berbuat banyak, kecuali sebatas koordinasi dan meminta agar pihak terkait memperhatikan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat," lanjut wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan itu.
"Kita ingin penyelesaian persoalan tersebut tuntas. DPRD Kalsel sudah mengingatkan dan mengkoordinasikan sejak dua tahun lalu atau sebelum pelaksanaan konversi mitan ke elpiji," demikian Riswandi.
Sebagai tindak lanjut tuntutan pengunjukrasa tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel itu meminta Komisi III lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut agar menindaklanjuti, antara lain mengundang Pertamina dalam waktu sesegera mungkin. Kedatagan pengunjukrasa itu ke Rumah Banjar saat staf Sekretariat DPRD Kalsel tersebut bersiap-siap pulang untuk Jumatan (shalat Jumat).
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
